TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Ahli TI, Onno Purbo mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu mengenali serangan - serangan digital yang berpotensi mengganggu tahapan kepemiluan di tahun 2024.

Dijelaskan Onno, setidaknya ada dua jenis serangan digital besar yang menyasar KPU.

Yakni Deepfakes dan Phishing.

Hal ini disampaikan Onno dalam webinar Digitalisasi Pemilu Sesi II, Kamis (7/10/2021).

"Kita harus mengenali serangan, ada dua yang besar. Pertama deepfakes, kedua adalah phishing. Dua ini fatal banget," kata Onno.

Ia menjelaskan tren serangan digital jenis Deepfakes adalah bagaimana orang lain berpura - pura menjadi orang yang lainnya.

Sebagai contoh, Onno menyebut pernah mencoba untuk berpura - pura menjadi Presiden Joko Widodo.

Ia mengambil foto, dan rekaman suara Jokowi kemudian mengolah sedemikian rupa hingga akhirnya dirinya bisa berbicara dengan perkataannya sendiri, tapi menggunakan suara dan gambar dari Jokowi.

Baca juga: Belum ada Kesepakatan Jadwal Pemilu, PDIP Usul ini Kepada Presiden Jokowi

"Deepfakes itu adalah kita berpura - pura jadi orang lain. Saya pernah nyoba pura - pura jadi pak Jokowi, jadi saya ambil foto pak Jokowi, saya ambil rekaman suara pak Jokowi, saya bisa bikin video pak Jokowi ngomong pakai suara saya yang keluar suaranya pak Jokowi," terangnya.

Menurutnya tren serangan digital semacam ini sudah sangat melibatkan pembelajaran mesin.

"Jadi bisa kacau ini. Dan ini semua sudah main mesin learning banget," ucap dia.

Tren serangan digital kedua, yakni Phishing atau serangan penipuan yang memang sudah kental ditemui.

Salah satu contoh dari Phishing ini ialah serangan penipuan dengan memanfaatkan quick qount.

Kata Onno, perhitungan cepat lewat quick count punya dua sisi mata uang, yakni ada yang memang benar namun ada pula yang menipu.

"Kemudian serangan lain adalah penipuan. Kita kental dengan serangan penipuan, contohnya tadi quick qount. Ada yang benar, ada yang suka nipu," ucap Onno.

Sementara tren serangan digital lainnya seperti Advanced Ransomware dan Targeted, Cyber Warfare, Cloud Jacking, Kerentanan dan pelanggaran Application Program Interface (API), Remote Worker Endpoint Security, Insider Threats, dan privasi data dinilai lebih minim untuk menyasar tahapan kepemiluan KPU.

"Dua ini yang besar, yang lain barangkali di KPU lebih kecil," pungkas dia.