Ringkasan Berita:

• Pengusaha Jepang, Yutaka Tokunaga, menyoroti isu transparansi proyek di Indonesia, dalam tulisannya yang membahas MoU.
• Ia mengatakan transparansi kerap tidak dibicarakan secara terbuka, namun merupakan isu yang krusial.
• Ketidaktransparan itu, kata Tokunaga, sering membuat pengambilan keputusan mengenai sebuay proyek, menjadi lebih lambat.

TRIBUNNEWS.com - CEO Timedoor yang merupakan pengusaha Jepang, Yutaka Tokunaga, membahas soal nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Indonesia.

Lewat sebuah tulisan yang dibuat di akun LinkedIn-nya, Senin (1/6/2026), Tokunaga menyoroti bagaimana MoU di Indonesia lebih banyak berakhir tanpa realisasi proyek.

Tokunaga mempertanyakan mengapa perkembangan proyek di Indonesia jarang terdengar setelah MoU.

Padahal, kata dia, penandatangan MoU di Indonesia kerap mendapat perhatian besar dan menjadi pemberitaan.

"Di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan pemerintah, MoU kerap dianggap sebagai hasil."

"Berita dirilis, disebarkan di media sosial, dianggap sebagai pencapaian pemerintah," kata Tokunaga, dikutip Tribunnews.com, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Profil Yutaka Tokunaga, Pengusaha Jepang Heran MoU di Indonesia Berakhir Tanpa Realisasi Proyek

Berbeda dari Indonesia, Jepang, imbuh Tokunaga, menganggap MoU adalah langkah awal dari sebuah proyek.

Karena itu, Tokunaga menilai ada kesenjangan paham soal MoU antara Jepang dan Indonesia.

"Di banyak kasus, perusahaan Jepang melihat MoU sebagai langkah awal menuju proyek yang sesungguhnya."

"Sebaliknya, Indonesia mungkin lebih menghargai (MoU) sebagai hubungan itu sendiri," urainya.

"Perusahaan Jepang (punya) KPI, jadwal, dan pengembalian investasi yang jelas."

"(Sementara) pihak lokal (menganggap MoU untuk) membangunhubungan, kemungkinan di masa depan, dan nilai politik," jelas dia.

"Bahkan dengan MoU yang sama, tujuan mereka (Jepang-Indonesia) berbeda," lanjut Tokunaga.

Tak hanya soal perbedaan paham soal MoU, Tokunaga juga membicarakan isu transparansi proyek di Indonesia.

Ia mengatakan, meski Indonesia mengalami reformasi dan digitalisasi, namun proses pengambilan keputusan mengenai sebuah proyek dan pelaksanaan anggarannya, tidak sepenuhnya transparan.