TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Penuntasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus program pemerintah.

Untuk itu kolaborasi antar kementerian/Lembaga maupun pihak ketiga harus terus ditingkatkan.

“Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak swasta untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Apresiasi Upaya Pemprov Jawa Tengah Tangani Kemiskinan

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Selain itu hadir lima kepala daerah dari di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan untuk 2021 pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.

Dia optimistis jika penuntasan kemiskinan ektrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini.

“Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai profiling warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki,” ujarnya.

Baca juga: Mendes Buat Empat Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Dia mengungkapkan data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan.

Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa.

Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga, 92.172.656 jiwa atau 76 persen dari total warga desa.

"Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp 1.572.553.390.689 atau setara Rp 23 juta per desa," ujarnya.

Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing.

Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024.