TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disela kunjungan ke Sleman, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Agung, Yogyakarta pada Sabtu (9/10/2021) siang.

Lewat sebuah foto yang disampaikan Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, keduanya berbincang sambil santap siang dan berlangsung sekitar satu jam.

"Saya dapat info, silaturahim biasa. Pak Jokowi lagi ada kegiatan kenegaraan di Yogya, pada saat yang sama Pak Jusuf Kalla juga sedang melakukan kunjungan ke Yogya untuk pelantikan Pengurus DMI Wilayah Yogyakarta, di Masjid Agung Syuhada Kotabaru, Yogyakarta pada Sabtu," ujar Husain saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Kebetulan ada beberapa bulan tidak bertemu langsung, keduanya pun santap siang bareng di Gedung Agung Yogyakarta," lanjutnya.

Lebih lanjut Husain menjelaskan, saat bertemu keduanya mengobrol ringan sambil bernostalgia.

Dia menyebut pertemuan keduanya menjadi ajang temu kangen dan berlangsung sangat akrab.

"Ngobrol ringan, sambil bernostalgia. Suasana sangat akrab semacam temu kangen," tutur Husain.

Baca juga: Jusuf Kalla Buka Kegiatan 2 Juta Vaksinasi PMI di Sleman

Saat disinggung tentang isu spesifik yang dibicarakan keduanya, atau apakah ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet, Husain mengaku tidak mendapatkan informasi.

"Kalau pembicaraan khusus saya tidak terinfo," tambahnya.

Nostalgia politik

Dilansir dari Kompas.com, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpendapat, kedua tokoh itu membicarakan banyak hal soal situasi negara belakangan ini.

"Yang jelas terjadi momen nostalgia politik. Karena Kalla mantan partner dan sahabat sejati Jokowi 2014-2019 yang dalam banyak hal tahu luar dan dalam soal negara ini. Pasti banyak hal dibicarakan, seperti soal perekonomian, penanganan pandemi, dan hal-hal yang terkait politik," kata Adi saat dihubungi, Minggu (10/10/2021).

Menurutnya, salah satu hal yang dibicarakan Jokowi dan Kalla yaitu soal konflik di Papua yang memanas.

Adi mengatakan, Kalla memiliki pengalaman menangani konflik di Aceh ketika menjabat sebagai wakil presiden di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya melihat ada pembicaraan soal resolusi konflik, terutama menangani kelompok yang bergejolak, seperti di Papua. Karena Kalla punya pengalaman yang cukup mentereng dalam menyelesaikan konflik di Aceh," ujar dia.

Selain itu, lanjut Adi, ada pula pembicaraan soal hubungan pemerintah dan kelompok Islam yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.

Adi menilai, Jokowi perlu "menyelesaikan" isu di antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam tersebut sebelum masa jabatannya berakhir di 2024.

"Ini penting, karena Kalla sebagai Ketua DMI dan ditengarai punya kedekatan dengan kelompok-kelompok Islam," katanya.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Ia berpendapat, Jokowi dan Kalla membicarakan isu-isu politik terkini, termasuk soal Pemilu 2024.

Selain itu, lanjut Hendri, bisa jadi ada pembicaraan soal pembangunan yang proyeknya dimulai saat Kalla menjadi wakil presiden Jokowi. 

"Saya kira tentang pelaksanaan Pemilu 2024, lalu beberapa hal yang berkaitan saat Kalla jadi wapres. Misal, proyek kereta cepat. Jadi beberapa hal tentang pembangunan saat Kalla jadi wapres Jokowi. Selebihnya mereka yang tahu, tapi yang jelas ini pertemuan nostalgia," kata dia.

JK pantau vaksinasi di Sleman

membuka penyelenggaraan 2 juta vaksinasi bagi Indonesia bersama PMI untuk membantu pemerintah dalam program nasional vaksinasi Covid-19.

Jusuf Kalla didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa serta Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo meresmikan pelaksanaan vaksinasi di Gedung Kaca, Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Sabtu (9/10/2021).

Dalam acara peresmian ini, Jusuf Kalla menjelaskan vaksinasi merupakan upaya efektif untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

JK juga mengatakan, pentingnya upaya vaksinasi ini agar kondisi kesehatan masyarakat pulih dan menggerakkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, Jusuf Kalla mendorong PMI seluruh Indonesia di semua tingkatan, baik dari PMI Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai kecamatan bersama Fasilitas Kesehatan PMI (Rumah Sakit, Klinik dan Unit Donor Darah/UDD PMI) bergerak secara simultan untuk melaksanakan vaksinasi.

Sementara itu, Pengurus Pusat PMI, Ketua Bidang Kesehatan & Sosial, Prof Dr dr Fachmi Idris MKes menambahkan, melalui inisiatif dan kolaborasi lokal saat ini PMI telah menjangkau 857.206 orang di seluruh Indonesia.

“PMI sebagai mitra pemerintah tentu ingin berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat Indonesia, dengan alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan sebanyak 2 juta vaksin,” kata Fachmi dalam keterangannya.

“Untuk mendukung alokasi khusus ini, PMI bekerjasama dengan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, melatih 2.356 tenaga vaksinator PMI di seluruh Indonesia,” tambah Fachmi.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa berterima kasih PMI sudah membantu pemerintah dalam upaya pelaksanaan 2 juta vaksin bagi Indonesia.

Baca juga: Relawan PMI Dilindungi Hukum Humaniter dalam Misi Kemanusiaan di Daerah Konflik

"Kami sangat berterima kasih kepada PMI, yang selalu membantu pemerintah dalam melakukan tugas kemanusiaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan Ketua PMI Provinsi DIY, GBPH Prabukusumo mengatakan, dalam acara peresmian ini, kami targetkan 3.500 vaksin untuk masyarakat di Kabupaten Sleman.

Sementara untuk seluruh DIY kita targetkan 50.000 dosis.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Realisasi Penempatan PMI ke Korsel dan Taiwan Dipercepat 

Ia berharap, masyarakat DIY bisa melakukan vaksinasi tanpa rasa takut.

"Jadi saya imbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi tanpa terpengaruh hoaks yang beredar. Dan dalam kegiatan ini, vaksinasi yang dilakukan menerapkan protokol kesehatan, dan setelah vaksinasi masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan," jelas Gusti Prabu. (Kompas.com/Tsarina Maharani/Dian Erika Nugraheny/Tribunnews/Laras)