TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikabarkan mengalami persoalan membengkaknya biaya proyek alias cost overrun. 

Pembengkakan biaya yang ada jumlahnya sangat fantastis, dari Rp27,17 triliun menjadi 113,9 triliun. 

Terkait masalah ini, muncul usulan aliran dana tambahan sebesar Rp4,1 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh. 

Hal ini dimaksudkan Ibas agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak. 

"Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Terkait hal ini, Ibas juga mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost dan benefit bagi BUMN.

Ia juga berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak. 

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Kembali Disorot: Jokowi Bolehkan Penggunaan APBN hingga Luhut Jadi Ketua Komite

Permasalahan kereta cepat dan berbagai proyek lainnya sudah lebih dulu dibahas Ibas dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9/2021) lalu.

Dalam rapat ini, Ibas membahas keberlangsungan program 'gunting pita' atau yang mengacu pada program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Jokowi. 

Ibas berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah ada sejak era SBY, bisa dikebut dan segera selesai. Pasalnya, banyak sekali program yang tengah berjalan tapi tidak kunjung jelas akhirnya.

“Jujur, kita ini ingin ‘gunting pita presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai. Saya pernah menengok langsung bersama Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatra misalkan yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi, mewakili Dapil VII Jatim, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” paparnya. 

Dalam rapat yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. 

Menurut Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini.

Namun, proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan juga harus diperhitungkan. 

“Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain? Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi.” tegas Ibas.