TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi rekomendasi pemecahan komprehensif untuk masalah Papua yang diajukan oleh Lemhannas RI.

Pertemuan antara Wapres dengan Lemhannas merupakan kesempatan baik dalam rangka mengidentifikasi isu strategis untuk mendapatkan solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua secara holistik.

Rekomendasi penyelesaian masalah Papua dipaparkan oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo dalam pertemuannya dengan Ma’ruf Amin di Kantor Wapres pada Senin (11/20/2021).

Baca juga: Sama dengan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat Siapkan Bonus Rp 1 M Bagi Atlet Peraih Medali Emas

Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf Amin didampingi oleh Mohamad Oemar (Kasetwapres Kemensetneg RI). Masduki Baidlowi (Staf Khusus Wapres Bid Komunikasi dan Informasi/Jubir) dan Bambang Widianto (Staf Khusus Wapres).

Sementara Agus Widjojo didampingi Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wakil Gubernur Lemhannas RI), Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P (Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI}, Irjen Pol Drs. Triyono Basuki P, M.Si (Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhannas RI), Marsma TNI Heddezul S.Sos (Direktur Hankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI). Demikian dikatakan oleh Reni Mayerni dalam rilisnya kepada media pada Selasa (12/10/2021).

Dengan merujuk pada Keppres Nomor 20 Tahun 2020 terkait penunjukan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan Ma’ruf Amin bahwa dirinya akan terus mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Papua dapat segera terlaksana.

Oleh karenanya, dibutuhkan saran dan rekomendasi bagi perumusan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Tanah Papua, dan bagi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Baca juga: Kemenhub Siagakan Dua Kapal Isoter Hingga H+5 PON XX Papua

Terkait dengan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Ma’ruf Amin mengungkapkan pelaksanaan Inpres ini menggunakan perspektif dan desain baru dengan cara kerja lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Terkait dengan implementasinya, Ma’ruf Amin merencanakanakan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat dan sebagai tindak lanjut, pemerintah dan Lemhannas perlu melakukan pengawalan terkoordinasi serta terintegrasi.

Ditegaskan oleh Ma’ruf Amin, pemerintah memberikan dukungan dan komitmen tinggi terkait dengan Pembentukan Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua, serta Perwakilan Komnas HAM.

Baca juga: Wapres Minta Kemenkumham Reformasi Legislasi dan Regulasi demi Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Lebih jauh lagi, Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah sangat menghormati hak atas tanah adat masyarakat Papua.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) menjadi momentum pembaruan kebijakan pertanahan, antara lain dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dimana hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.

Terkait pengelolaan dana otsus, BPKP terus-menerus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua. Hal tersebut untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana otsus agar tepat sasaran.

Berikut paparan rekomendari Lemhanas yang disampaikan ke Wapres

Agus Widojo dalam paparannya mengatakan rekomendasi Lemhannas ini merupakan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) dan Round Table Discussion (RTD).

Dikatakan, solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua, pada dasarnya merupakan upaya terpadu untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan nasional yang efektif, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta operasi pemulihan keamanan terpadu antara pemerintahan sipil di daerah dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Polri, dan operasi perbantuan TNI terbatas untuk menghancurkan kekuatan bersenjata KKB

Rekomendasi antara lain meliputi:
• Perlu penunjukan diplomat orang asli Papua (OAP) yang memahami permasalahan Papua untuk meningkatkan diplomasi di luar negeri dan berbicara tentang Papua di forum internasional.

• Perlu segera melakukan pemekaran wilayah Papua (sesuai ketentuan perundang undangan) untuk dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, dan membatasi ruang gerak dari KKB.

Baca juga: Gubernur Lemhanas Bicara Generasi Masa Kini yang Cenderung Menyukai Budaya K-Pop Ketimbang Pop Barat

• Upaya intensif pembinaan generasi muda Papua (OAP) terutama mahasiswa, agar dapat memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh paham separatis.

• Dirasa sangat perlu peningkatan kualitas SDM Kepala Daerah dengan memperbaiki sistem Pemilukada.

• Perlu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat melalui pembangunan, dengan lebih memberdayakan Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait dan Pemerintah Daerah

• Terkait pelestarian budaya Papua, agar lebih diarahkan untuk pemberdayaan OAP sesuai potensi daerah setempat (pertanian/perkebunan, peternakan, pertambangan rakyat dan lain lain). Oleh karenanya perlu segera dilaksanakan kegiatan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dalam pengelolaan dana Otsus, dan APBD, serta Kepala Kampung dalam pengelolaan.

• Perlu dilakukan pendataan penduduk dengan baik (secara manual untuk daerah pegunungan) oleh BPS, agar dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan tingkat kesejahteraan OAP yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk dapat lebih memfokuskan sasaran pembangunan.

• Perlu upaya yang intensif untuk mencari sumber dana yang mengalir ke KKB, dan mengambil langkah hukum untuk memutus aliran dana tersebut.

Baca juga: Gubernur Lemhanas: Kalau Isu Komunisme Jadi Ritual Tahunan, Saya Curiga Ini Bermuatan Politis

• Perlu menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM sejak dimulainya upaya untuk mengatasi perlawanan OPM tahun 1965 sampai sekarang, melalui proses hukum dan juga penyelesaian sesuai dengan adat/budaya Papua.

• Perlu membuat pemetaan (data) tentang tingkatan budaya masyarakat dari masing masing daerah, agar dapat memahami kebutuhan masyarakat setempat, sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaaan pembangunan serta keamanan.

• Banyaknya tanah adat (ulayat) yang dijual, sehingga menyebabkan banyak OAP yang kesulitan dalam mendukung mata pencahariannya untuk kehidupan sehari hari, maka perlu ada larangan untuk menjual tanah adat (ulayat), namun dapat disewakan dalam waktu yang lama.

• Masih adanya perbedaan persepsi tentang sejarah Papua, untuk itu perlu menyusun kembali sejarah Papua yang lengkap (sejak sebelum kemerdekaan) oleh ahli sejarah nasional dan Papua, agar mampu menyentuh hati masyarakat Papua untuk bangga sebagai bangsa Indonesia.

Baca juga: Gubernur Lemhanas: Jangan Dengarkan Generasi Tua yang Masih Bicara Peran Mereka di Tahun 1965

• Dalam operasi pemulihan keamanan, perlu ada ketegasan rantai komando tunggal yang memadukan otoritas pemerintahan sipil dalam fungsi pemerintahan, Polri dalam fungsi kamtibmas, dan TNI dalam tugas pokok menghancurkan kekuatan militer KKB.

• Aparat keamanan khususnya satuan keamanan bersenjata (TNI, Brimob) perlu dipersiapkan/dilatih dengan baik sesuai tugas yang akan dihadapi, diberi pembekalan tentang aturan pelibatan (Rules of Engagement/RoE), adat istiadat/budaya masyarakat setempat, serta didukung dengan alat peralatan dan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan kondisi daerah tempatnya bertugas.

• Perlu segera menerbitkan Perpres tentang pelibatan TNI dalam operasi perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai.