Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Solidaritas Perempuan Minta Pemerintah Cabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015

Solidaritas perempuan (SP) meminta pemerintah mencabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 yang dinilai diskriminatif.

Solidaritas Perempuan Minta Pemerintah Cabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015
Disnakertrans Tulungagung
Ilustrasi Pekerja migran Indonesia. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Solidaritas perempuan (SP) meminta pemerintah mencabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan dan buruh.

Kebijakan Kepmenaker 260 Tahun 2015 melarang penempatan buruh migran pada pengguna perseorangan di 19 negara di kawasan Timur Tengah.

Langkah ini dinilai menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak perempuan buruh migran, dan trafficking.

Ruwaida, ketua badan eksekutif SP Palu mengatakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi misalnya, banyak ditemukan fakta proses pemberangkatan yang unprosedural dan tidak tercatat.

"Seperti halnya data di tingkat nasional, komposisi PMI di Kabupaten Sigi juga masih lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki," kata Ruwaida pada konferensi pers, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Kemenaker dan Pemprov Sumut Koordinasi Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas

Negara yang menjadi tujuan PMI Kabupaten Sigi kebanyakan ada di wilayah Timur Tengah meliputi Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Syria, Kuwait dan Irak.

Beberapa hal yang mendorong mereka bekerja di luar negeri karena hilangnya lapangan pekerjaan, khususnya di sektor pertanian, hingga pasca bencana likuifaksi akibat gempa bumi yang pernah terjadi di Palu.

“Selain itu adanya desakan karena jeratan hutang, KDRT, iming-iming gaji hingga harapan untuk ibadah haji,” katanya.

PMI yang minim pengetahuan rentan mengalami masalah di beberapa tahapan yang harus mereka lalui, mulai dari tahap sebelum bekerja hingga selama bekerja di luar negeri.

Baca juga: Kemenaker Komitmen Carikan Solusi Terkait Keselamatan dan Kesejahteraan Kurir E-Commerce

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas