Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu memberikan dana kepada pelaku UMKM agar tidak makin banyak yang terjerat layanan pinjaman online (Pinjol) Ilegal.

Banyaknya korban pinjol ilegal yang belakangan ini menjadi sorotan menurut pandangan Anwar, dominan dialami para pegiat UMKM.

Mereka kata Anwar, terpaksa untuk menempuh jalan dengan memanfaatkan layanan pinjol, karena tidak memiliki cara lain untuk dapat bertahan di masa pandemi Covid-19 ini.

"Untuk itu karena umumnya yang banyak terjerat oleh pinjol ini adalah pengusaha mikro dan ultra mikro maka peran dari kementrian koperasi dibantu oleh lembaga keuangan mikro (LKM) dan LKM syariah tentu jelas sangat dituntut dan diharapkan agar masyarakat memiliki pengetahuan serta tidak berhubungan dengan pinjol-pinjol," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/10/2021).

Atas hal itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar dapat mengalokasikan dana khusus untuk membantu dan memberikan pinjaman kepada para pegiat UMKM.

Harapannya kata Anwar, jika sebagian besar dari UMKM terbantu, maka nantinya perekonomian nasional bisa kembali bangkit.

"Bahkan hal demikian akan bisa mendorong dan memperbesar kelas menengah sehingga daya beli masyarakat kita secara nasional tentu akan meningkat," katanya.

Baca juga: Polisi Grebek Kantor Pinjol Ilegal yang Intimidasi Nasabah dengan Foto Vulgar: Angkat Tangan Semua

"Itu jelas saja sangat kita harapkan karena dia sudah pasti akan punya arti sangat positif bagi kebangkitan dan kemajuan ekonomi bangsa kita kedepannya," tukas Anwar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas turut menyoroti maraknya penggerebekan kantor atau perusahaan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal yang dilakukan jajaran kepolisian belakangan ini.

Anwar menyebut, diperlukan peran pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Polri dalam memberikan penindakan yang tegas guna menghadapi maraknya perusahaan pinjol tersebut.

"Untuk itu dalam menghadapi Pinjol2 yang nakal ini Pemerintah dan OJK harus bersikap keras dan tegas," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (17/10/2021).

Bahkan tak tanggung, pria yang juga menduduki posisi sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu juga meminta untuk para pelaku pemberi pinjaman uang dengan suku bunga yang tinggi serta menebar ancaman kepada peminjam, untuk dapat diproses secara hukum.

Baca juga: Cara Hindari Pinjol Ilegal, Ketahui Beberapa Hal sebelum Lakukan Pinjaman Online

Anwar mendesak Polri untuk dapat menjatuhi hukuman yang sepadan terhadap para pelaku perusahaan pinjol ilegal yang telah membuat korbannya merasa terancam dan tertekan.

"Bila mereka (Pinjol ilegal) tidak patuh kepada ketentuan yang ada maka kita harapkan pihak kepolisian agar menangkap dan memproses serta menyeret mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukum yang sepadan dengan tindakan tidak terpuji yang sudah mereka lakukan," ungkapnya.

Hal itu karena kata Anwar merujuk pada amanat dan konstitusi negara, di mana kata dia tugas negara atau pemerintah yakni melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Dengan begitu maka, jika rakyat sedang mengalami kesusahan dan ancaman, sudah selayaknya kata Anwar, pemerintah atau lembaga untuk hadir guna melindungi dan mencarikan solusi untuk rakyat.

Baca juga: OJK Endus Indikasi Pencucian Uang dari Luar Negeri ke Indonesia Lewat Perusahaan Pinjol

"Pemerintah dan OJK serta pihak kepolisian tentu harus turun tangan untuk membela rakyat dan mencarikan solusi serta menindak para pelaku pinjol yang telah membebani masyarakat dengan sistem pembayaran dan tingkat suku bunga yang tinggi yang benar-benar sudah diluar kewajaran dan akal sehat," tukasnya.