TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI M Choirul Anam mengatakan fakta baru Tragedi 1965 yang baru-baru ini diberitakan media asing harus ditindaklanjuti Jaksa Agung.

Anam mengatakan Jaksa Agung harus menindaklanjutinya dalam konteks penyidik pelanggaran HAM Berat.

"Dalam konteks ini, tentu saja (dokumen tersebut) berhubungan dengan fakta. Oleh karenanya dokumen itu perlu ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Dalam konteks sebagai penyidik pelanggaran berat HAM," kata Anam ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (20/10/2021).

Tidak hanya pemerintah Inggris yang disebut dalam dokumen dan pemberitaan tersebut, kata dia, namun Amerika Serikat (AS) juga perlu menindaklanjuti dokumen tersebut.

Sebagaimana diketahui AS melalui Central Intelligence Agency (CIA) juga kerap disebut terlibat dalam peristiwa tersebut oleh sejumlah sejarawan.

"Tidak hanya Inggris, AS juga. Terkait negara asing, dalam mekanisme internasional, penting bagi mereka menindaklanjuti. Karena ada kejahatan dan ada korbanlah mereka dapat ditarik menjadi pihak, ini memungkinkan dalam konteks mekanisme HAM," kata Anam.

Bagi korban atau keluarga korban Tragedi 1965, kata Anam, dapat melakukan advokasi hukum terkait hal tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Buka Lagi Investigasi Tragedi 1965 Setelah Media Asing Ungkap Fakta Baru

"(Korban atau keluarga korban) Dapat juga melakukan advokasi hukum untuk ini," kata Anam.

Diberitakan Intisari-Online sebelumnya, baru-baru ini, The Guardian menerbitkan sebuah artikel menarik tentang peran Inggris dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada pertengahan 1960-an.

Berdasarkan dokumen yang baru-baru ini dideklasifikasikan Kantor Luar Negeri Inggris, artikel tersebut mengungkapkan bahwa para propagandis Inggris diam-diam menghasut para tokoh anti-komunis Indonesia.

Mereka itu termasuk para komandan senior angkatan darat, untuk melancarkan kampanye pembunuhan massal.

Penghancuran PKI oleh tentara Indonesia, yang diikuti dengan upaya kudeta misterius oleh para perwira militer pembangkang pada malam 30 September 1965, merupakan “salah satu yang terbesar dan tercepat."

Setidaknya 500.000 orang yang terkait dengan PKI, dan sebanyak satu juta, dibunuh selama tahun 1965 dan 1966.

Itu adalah 'pembersihan' yang menyebabkan jatuhnya Sukarno dan diganti oleh Jenderal Suharto nantinya yang memerintah Indonesia hingga tahun 1998.