Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, BW Eks Pimpinan KPK: Kondisi Penanganan Korupsi di Indonesia Hancur

Bambang Widjojanto menilai kondisi penanganan korupsi di Indonesia telah hancur di masa dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, BW Eks Pimpinan KPK: Kondisi Penanganan Korupsi di Indonesia Hancur
Rizki Sandi Saputra
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto saat ditemui awak media di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (21/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto turut menyoroti terkait kinerja kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bambang menyebut, selama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf terjadi penurunan drastis atas penilaian Indeks Persepi Korupsi (IPK) di Indonesia, termasuk dipecatnya 57 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Jadi ada CPI (Corruption Perception Index) kita (Indonesia) itu juga menjadi melorot drastis dan ini sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi, di era Pak Jokowi ada besar-besaran sebagian orang-orang terbaik di KPK itu jadi keluar," kata Bambang saat ditemui awak media di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Meski kata pria yang karib disapa BW tersebut, Jokowi tak ingin membuat sejarah turunnya IPK KPK, namun kata dia, kondisi itu sudah menjadi fakta rekam jejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didampingi Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat berorasi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Mulai Kamis (30/9/2021) sebanyak 57 pegawai KPK resmi berhenti usai dinyatakan gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan mereka dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN bersama sekitar 1.200 pegawai KPK lainnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didampingi Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat berorasi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Mulai Kamis (30/9/2021) sebanyak 57 pegawai KPK resmi berhenti usai dinyatakan gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan mereka dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN bersama sekitar 1.200 pegawai KPK lainnya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Saya menduga Pak Jokowi tidak ingin membuat legacy seperti itu, tapi itu sudah menjadi fakta menjadi rekam jejak digitalnya, di tengah situasi kaya gitu kita tetap ingin supaya pemberantasan korupsi itu betul-betul bisa dilakukan dengan konsisten," ucapnya.

Dirinya lantas menyinggung soal tujuan Pemerintah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Kata dia, jika pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara serius maka tujuan tersebut hanyalah menjadi sebuah mimpi belaka.

Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Fraksi PKS Beri Rapor Merah untuk Bidang Energi 

Berita Rekomendasi

"Jadi kalau anda bermain-main ingin katanya pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan, tapi kemudian kepastian hukum tidak ada dan upaya-upaya korupsi tidak serius, konsisten dilakukan secara tegak lurus, maka sebenarnya kita sedang bermimpi," ungkapnya.

Atas hal itu kata BW, dirinya menilai kondisi penanganan korupsi di Indoensia telah hancur di masa dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

"Tadi saya bilang bukan mundur, kosa-kata saya hancur," tegasnya.

Kendati demikian, dirinya masih meyakini kalau kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf masih bisa memperbaiki kondisi saat ini di sisa masa jabatan.

Hanya saja, konsistensi dalam memberantas korupsi harus benar ditegakan dan diseriusi.

"Masih ada waktu tiga tahun mudah-mudahan ada reborn supaya upaya-upaya ini bisa dilakukan, saya percaya itu bisa dilakukan kalau itu memang serius mau dilakukan," tukasnya.

Sebelumnya, Komisioner KASN Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN Arie Budiman mengungkapkan penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas