Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis HAM dan Direktur Lokataru Haris Azhar bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menghadiri panggilan polisi untuk mediasi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Haris dan Fatia yang didampingi sejumlah pengacara terlihat menggunakan masker dengan motif bertanda silang.

Masker putih itu sangat unik karena berwarna dasar putih dan terdapat silang merah di bagian tengah.

Lalu apa maksud dari motif masker yang dipakai Haris dan Fatia?

Menurut Ketua advokasi LBH Jakarta sekaligus tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Nelson Simamora, masker yang digunakan kliennya melambangkan pembungkaman.

Ia menyebut kasus yang menjerat kliennya sebagai representasi dari masker yang dipakai saat memenuhi panggilan polisi.

Baca juga: Mediasi Luhut dan Haris Azhar Terkait Tudingan Kepemilikan Tambang Emas Ditunda, Ini Alasannya

"Ini makai masker memiliki makna. Artinya ada pembungkaman terhadap aktivitas saat mengkritisi kerja-kerja pejabat publik. Ini tanda dari masker ini," kata Nelson di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Nelson menambahkan, pembungkaman yang dimaksud bukan hanya menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Dia menilai banyak terjadi aksi pembungkaman saat adanya kritik terhadap pejabat publik kerap terjadi saat ini yang berujung pada pelaporan kepada polisi.

Baca juga: Luhut Masih di AS, Mediasi Kasus Kepemilikan Tambang Emas di Papua dengan Haris Azhar Ditunda

Akibatnya, karena banyak pembungkaman tersebut banyak masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapatnya dalam menilai kinerja pejabat publik.

"Kita baca di pemberitaan di media massa ini kan sedikit-banyak membuat orang-orang takut membuat konten, menyampaikan pendapat di ruang siber, di ruang digital. Mereka takut dijerat pidana, jadi maksud masker ini menyampaikan adanya pembungkaman terhadap pendapat yang disampaikan publik," kata Nelson.

Terkait dengan permasalahan Papua, Nelson menyebut banyak pelanggaran HAM di sana.

Ia menyebut rakyat Papua kerap menjadi korban keserakahan pejabat publik atas kepentingan di Bumi Cenderawasih itu.