Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seruan boikot Olimpiade musim dingin di China kembali menggema usai 180 kelompok HAM internasional menandatangani pernyataan bersama.

Mereka menolak pelaksanaan Olimpiade musim dingin di Beijing, sebelum otoritas China membuktikan fakta serta dokumen bahwa kekerasan terhadap etnis Uighur telah dihentikan.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) punya pandangan yang sama.

Pemerintah Indonesia diminta punya sikap yang sama seperti negara dunia, dan kelompok HAM internasional.

"Kami memiliki pandangan yang sama dengan organisasi HAM dunia bahwasanya gelaran Olimpiade musim dingin ini wajib untuk tidak terlaksana di Beijing sebelum negeri Tirai Bambu ini membuktikan dengan fakta dan dokumen lengkap bahwa mereka telah menghentikan kekejian terhadap muslim Uighur," kata PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Kata dia, sudah banyak laporan dari organisasi HAM internasional terkait pusat penahanan etnis Uighur di Xinjiang sejak 2017 sampai sekarang.

Baca juga: Bentrok dengan Aparat Keamanan, Kader HMI Mataram Alami Luka Robek Bagian Kepala

Salah satunya, pada April April 2021, laporan Human Rights Watch 'Break Your Lineage, Break They Roots' menyimpulkan kejahatan hak asasi manusia terhadap Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut laporan setebal 53 halaman tersebut, pelanggaran di Xinjiang termasuk pengawasan massal, penganiayaan budaya, pemisahan keluarga, kerja paksa, hingga penyiksaan.

Selain laporan Human Rights Watch, Amnesty International juga merilis dokumen pengakuan dari Sekretaris Jenderal Agns Callamard menjelaskan soal kekerasan tersebut.

"Sikap PB HMI jelas, boikot Olimpiade Beijing sebelum Tiongkok hentikan pelanggaran berat HAM di Xinjiang," katanya.

Baca juga: Kasus Pemukulan Aktivis HMI di Kabupaten Buru Maluku, Polisi Panggil 3 Anggota DPRD Setempat

Apalagi lanjut Romadhon, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada 13 September lalu berjanji akan melaporkan hasil penyelidikan dugaan kejahatan hak asasi manusia di Xinjiang paling lambat diumumkan 5 pekan sebelum upacara pembukaan Olimpiade di Beijing pada 4 Februari 2022.

Namun, Komisaris Tinggi PBB ini membuat pernyataan mereka menyesal tak bisa melaporkan kemajuan untuk mencari akses ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

"Tidak berlebihan jika masyarakat dunia memboikot Olimpiade musim dingin di Beijing mengingat dugaan pelanggaran hak asasi manusia," kata Romadhon.