TRIBUNNEWS.COM - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, disebut tinggi berdasarkan hasil survei terkait calon presiden untuk Pilpres 2024.

Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pun memberikan tanggapannya.

Menurutnya, seorang pemimpin bagi bangsa dan negara tidak hanya ditentukan oleh survei saja.

Hasto menyatakan, Indonesia mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab dan keputusan.

"Seorang pemimpin bagi bangsa dan negara tidaklah semata-mata ditentukan oleh survei. Karena kalau kita lihat dulu Pak SBY surveinya juga tinggi, tapi keputusan politiknya bagaimana."

"Ini menjadi pendidikan politik bagi kita, bahwa kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan," kata Hasto dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Singgung Riwayat Pencalonan Jokowi Dulu, Sekjen PDIP: Megawati Tak Sembarangan Usung Capres Partai

Lebih lanjut, Hasto menuturkan Indonesia bukan hanya mencari pemimpin yang menyenangkan semua pihak.

Pasalnya, sudah banyak tantangan-tantangan di masa depan yang akan menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan datang.

Di antaranya ada tantangan internasional di Laut China Selatan dan krisis Timur Tengah.

Kemudian ada juga beban kebijakan fiskal terhadap utang akibat pandemi.

"Kita mencari bukan seorang pemimpin yang bukan hanya menyenangkan semua pihak. Tapi, pemimpin yang bertanggung jawab pada masa depan bangsa dan negara."

"Dan tanggung jawab ke depan, tantangan-tantangan di internasional di Laut China Selatan, krisis Timur Tengah yang belum selesai, kemudian beban kebijakan fiskal kita terhadap utang akibat pandemi ini, itu 'kan menjadi tanggung jawab bagi pemimpin yang akan datang," terang Hasto.

Baca juga: PPP Lirik Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Jadi Capres 2024

Bocoran Nama-nama Kandidat Capres dari PDI Perjuangan

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Hasto Kristiyanto memastikan partainya tetap menjunjung tinggi demokrasi, tetapi mengutamakan kedisiplinan atas seluruh kebijakan, terutama mengenai Pilpres 2024.