TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang.

Namun hingga hari ini DPR belum kunjung menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonan Panglima TNI yang baru.

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa, Presiden Jokowi sepertinya masih memiliki sejumlah pertimbangan tersendiri terkait belum diputuskan "nama" dalam kasus ini.

"Presiden adalah sosok yang memiliki hak prerogratif untuk memilih Panglima TNI, pastinya figur yang duduk di posisi ini tidak terlepas atas kepentingan dari Jokowi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

"Hemat saya posisi ini masih tarik ulur karena dari ketiga figur kepala staf angkatan yang menjadi calon Panglima TNI, sepertinya Jokowi sedang menghitung tentang memprioritaskan kepentingan stabilitas nasional atau mewujudkan poros maritim dunia. Artinya antara KSAD atau KSAL," ujar Herry.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Kesulitan Putuskan Nama Calon Panglima TNI, Meutya Hafid: Pertimbangannya Banyak

Sementara untuk isu pergantian Kepala BIN, ia mengingatkan Jokowi agar siapapun yang memimpin lembaga telik sandi tersebut adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen

"Tentunya yang tepat menjadi Kepala BIN adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen."

"Dalam beberapa momentum, BIN sering kecolongan mulai data pribadi Presiden yang bocor, data penduduk penting lainnya juga ikut bocor dan persoalan lainnya. Soal ini harus dievaluasi dan dibenahi," kata Herry.

Menurutnya, hal yang harus ada pada Kepala BIN selanjutnya yakni optimalisasi strategi mitigasi hingga kontra intelijen yang terukur serta terintegrasi.

"Calon Kepala BIN saya kira dari kalangan TNI seperti KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsdya (Purn) Dedy Permadi, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata bisa jadi pilihan Presiden," katanya,

"Keempat nama itu semuanya pernah berkiprah di intelijen pasti punya pengalaman tinggal bagaimana memetakan kekuatan serta meminimalisasi kekurangan BIN selama ini agar kerja BIN ke depannya bisa efektif."

"Persis dengan jabatan Panglima TNI, Kepala BIN dipastikan cenderung politis karena Presidenlah yang menentukan," tandas Herry.

Istana: Sabar Saja

Kabar mengenai pemilihan calon Panglima TNI ini ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman.