Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi di depan Istana Negara, Kamis (28/10/2021) ini.

Sebagai bentuk pengamanan di lokasi, Polres Metro Jakarta Pusat akan menyiagakan ribuan personel gabungan.

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto mengatakan, total akan ada 1.955 personel gabungan yang berjaga di sekitaran lokasi untuk mengamankan aksi unjuk rasa dengan agenda mengevaluasi 2 tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan (pemasangan) kawat berduri," kata Sam saat dikonfirmasi wartawan.

Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, dalam aksi yang digelar hari ini akan berfokus pada evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/10/2021).

Aksi ini sendiri, kata Nining akan digelar mulai pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Hari ini, Aliansi Buruh Gelar Aksi di Depan Istana Negara Kritisi 2 Tahun Kinerja Jokowi-Maruf

Dari situ para masa aksi melakukan longmarch hingga ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.

Selain KASBI, kata Nining, elemen buruh lain yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Nining menjelaskan, dalam aksi hari ini pihaknya akan membawa setidaknya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Dalam aksi ini juga, mereka mendesak Pemerintah untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat.

Dia menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.

"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.

Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.

Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Baca juga: Tak Jadi ke Istana Negara, Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Massa di Kawasan Patung Kuda

Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.

"Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," katanya.

Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.