Tribun

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Acara Internasional COP-4 Konvensi Minamata

Indonesia siap menggelar The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata. 

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Acara Internasional COP-4 Konvensi Minamata
Ist
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia siap menggelar The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata

Presiden COP-4 Konvensi Minamata sekaligus Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata ini akan diselenggarakan secara 2 tahap.

Hal tersebut Vivien sampaikan dalam media briefing yang digelar secara hybrid (daring dan luring) di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: KLHK Luncurkan Baseline Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Nasional

Baca juga: Ritual Celana Dalam Buang Sial di Gunung Sanggabuana Karawang, Kades, MUI, Dinas Pariwisata Bersuara

Tahap pertama yaitu COP-4.1 akan diselenggarakan secara online/daring pada tanggal 1-5 November 2021, atau disebut Online Segment. 

Kemudian tahap kedua, COP-4.2 In-Person Segment rencananya akan diselenggarakan secara tatap muka/luring pada tanggal 21-25 Maret 2022 di Provinsi Bali

"Jika tidak ada halangan, rencananya konvensi akan digelar di Bali pada 21 sampai 25 Maret tahun 2022," ujar Vivien.

Vivien menegaskan bahwa tujuan konvensi adalah melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan, dari emisi dan lepasan akibat Merkuri dan senyawa Merkuri, yang berasal dari kegiatan manusia. 

Konvensi tersebut memiliki mandat untuk pembatasan, pengendalian, dan penghapusan penggunaan merkuri.

Pelaksanaan mandat tersebut meliputi pengaturan sumber pasokan dan perdagangan merkuri, pengaturan produk-produk mengandung merkuri, pengaturan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), pengaturan limbah, lahan terkontaminasi dan produksi yang menggunakan senyawa merkuri.

"Komitmen Indonesia bisa dilihat dari tahun 2017, di mana presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata. Penerbitan Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional pengurangan dan Penghapusan Merkuri, dan Penerbitan Permen LHK Nomor 81 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 21 Tahun 2019," ujar Vivien.

Baca juga: Indonesia Ajak Dunia Perangi Perdagangan Merkuri Ilegal di Konvensi Minamata

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas