Partai Demokrat Sebut Cara PKN Lebih Terhormat Dibanding Kubu Moeldoko, Begini Respons PKN
Dia mengatakan bahwa semua kritik dan saran dari para politisi partai mana pun akan dipandang dalam koridor positif.
Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono mengomentari soal apresiasi Partai Demokrat terhadap partai baru para loyalis Anas Urbaningrum itu.
Demokrat diketahui juga menilai cara PKN lebih terhormat ketimbang kubu Moeldoko.
"Ya saya kira setiap orang punya pendapat punya persepsi, punya analisis sendiri dan kita menghargai semua itu," kata Sri di Kemenkumham, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Dia mengatakan bahwa semua kritik dan saran dari para politisi partai mana pun akan dipandang dalam koridor positif.
"Tidak ada masalah dengan semua itu, dan itu teman-teman kita juga," tandasnya.
Partai Demokrat menanggapi soal para loyalis Anas Urbaningrum yang membuat partai baru bernama Partai Kebangkitan Nasional (PKN) yang kini diketuai oleh eks Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek Suardika.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati keputusan tersebut.
"Pilihan ini tentunya telah dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang," kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (30/10/2021).
Kamhar menilai Gede Pasek seorang yang cerdas dan berintegritas.
Menurutnya, pindah partai politik merupakan cara yang elegan.
Baca juga: Demokrat Tak Khawatir Kehadiran PKN Loyalis Anas: Sahabat-sahabat Saya Semua, Selamat Datang
"Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami respek dengan politisi-politisi seperti ini," ujarnya.
Dia pun menyindir Moeldoko dkk, yang menurutnya hanya bisa 'membegal' Partai Demokrat.
"KSP Moeldoko mestinya belajar banyak ke Bli GPS yang pernah berada pada naungan partai yang sama, yaitu Partai Hanura, agar menempuh cara-cara yang kesatria, terhormat, dan bermartabat ketika masuk ke dunia politik," katanya.
"Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan arogansi dan melabrak semua aturan dan kepatutan. Itu gaya politik feodal yang yang kontraproduktif dengan demokrasi," tandas Kamhar.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.