TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat heboh dengan dugaan keterlibatan pejabat dalam lingkaran bisnis tes PCR maupun antigen di tanah air.

Sejumlah nama menteri dituding ikut terlibat, antara lain Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Nama Erick Thohir dikaitkan dengan perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut tuduhan pada menterinya sangat jahat dan tidak relevan.

Baca juga: PPKM Diperpanjang! Simak Syarat dan Aturan Penerbangan Terbaru, Tidak Wajib PCR, Boleh Tes Antigen

Ia menjelaskan, berdasarkan data selama pandemi Covid-19, ada 28,4 juta tes PCR tersebar di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, PT GSI sudah memberi pelayanan tes PCR sebanyak 700 ribu selama pandemi, di mana hanya 2,5 persen dari ketersedian alat PCR.

"Ini jahat sekali sebenarnya. Pertama, sampai hari ini 28,4 juta tes PCR dari awal sampai akhir."

"Sesuai data, PT GSI melakukan tes PCR 700 ribu dari awal sampai akhir. Ini hanya 2,5 persen dari 28,4 juta," jelas Arya, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Selasa (2/11/2021).

Sehingga, dari hasil data itu, ia membantah Erick Thohir bermain bisnis di dalamnya.

Baca juga: Lapor Covid-19 Minta Kemenkes Buka Informasi Komponen Pembentuk Tarif Pemeriksaan Tes PCR

Menurut Arya, jika tuduhan Erick Thohir ikut bermain bisnis PCR benar, semestinya jumlah persen jasa tes PCR lebih besar dari angka yang ia sebutkan.

Arya juga menjelaskan, Erick Thohir sudah tidak aktif di PT Yayasan Kemanusian Adaro sejak mengemban jabatan sebagai Menteri BUMN.

"Kalau dikatakan bisnis ada permainan seharusnya 25 persen-30 persen menguasai. Ini enggak."

"Di situ disebutkan para pemegang saham PT GSI, salah satunya adalah PT Yayasan Kemanusian Adaro."

"Sahamnya Adaro hanya 6 persen, bayangkan dari 2,5 persen tadi."