Jokowi meminta adanya implementasi yang nyata dan bukan retorika.

Dalam pemberian bantuan, bukan berarti dapat mendikte apalagi melanggar kedaulatan suatu negara atas wilayahnya.

Menurutnya, dukungan harus county driver didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa walaupun tanpa dukungan, Indonesia saat ini telah dan akan terus melakukan pengelolaan hutan.

"Dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju, kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif diantaranya pendirian badan pengelolaan lingkungan hidup, penerbitan green bond dan sukuk hijau (green sukuk) serta mengembangkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi," tegas Jokowi.

Jika melihat data, 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan.

Baca juga: Wamen LHK: Kehadiran Paviliun Indonesia Bagian dari Soft Diplomacy di KTT Perubahan Iklim COP26

Sehingga, pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan jadi satu-satunya pilihan.

Untuk itu, kata Jokowi, Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal ini.

"Mari kita kelola hutan yang pro environment (lingkungan), pro development (perkembangan) dan people center. ini adalah tujuan utama dari forest agriculture and comoditi trade dialog yang di ketuai bersama Indonesia dan Inggris. Sehingga (kedepan) hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," jelas Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)