Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PKS Soroti Pejabat Negara Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus PKS Soroti Pejabat Negara Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
Azka/man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyoroti soal bisnis PCR. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

Menurut Mulyanto, Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis tersebut karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis.

Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.

Sehingga, besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.

Baca juga: Tiga Provinsi Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Pekan Ini, IGD RS Penuh Tanpa Antrian Pasien

"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," ucapnya.

Berita Rekomendasi

Mulyanto menduga konflik kepentingan dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.

Sebelumnya dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa.

Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.

Baca juga: Kongres Pemuda Asia Afrika Bakal Digelar di Bandung, Bahas Isu Covid-19 Hingga Peran Pemuda

Padahal WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya.

BPOM juga menyambut baik persiapannya.

Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.

Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas