Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis 98 Simson Simajuntak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan isu tentang dugaan keterlibatan menterinya dalam bisnis test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Jika isu ini terus berkembang bahkan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat.

"Presiden Jokowi secepatnya bertindak, segera mengevaluasi para pembantunya yang diduga terlibat dalam permainan bisnis test PCR ini, dan bila terbukti ada pembantunya terlibat, segera dicopot," kata Simson kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

Sebagai pendukung Jokowi, Ketua bidang politik Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) ini tidak menginginkan jika di periode terakhir jabatan presidennya, pemerintahan Jokowi justru tercemar oleh tangan-tangan kotor pemburu rente.

Ditegaskannya, jangan sampai ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang memanfaatkan kekuasaan dengan mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongannya.

Baca juga: Erick Thohir Diduga Masuk Dalam Lingkaran Bisnis PCR, Stafsus: Isunya Sangat Tendensius

"Kita semua berkepentingan agar di periode kedua jabatan Presiden Jokowi ini bersih dari segala bentuk tindakan tak terpuji," ujarnya.

Dia mengaku sudah sejak lama mengendus adanya ketidakberesan terkait syarat test PCR Covid-19 seperti mendapat sorotan saat ini.

Simson menaruh curiga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di dalam pelaksanaan test PCR.

"Kecurigaan saya sudah sejak lama, mengenai mahalnya harga test PCR Covid-19, lalu kengototan pemerintah di dalam menerapkan wajib test PCR sebagai syarat pada seluruh penerbangan. Ini mengindikasikan ada muatan bisnis di balik kebijakan wajib test PCR," katanya.

Baca juga: Heboh Dugaan Bisnis Tes PCR, Menko Luhut Hingga Erick Thohir Beri Respons

Dia menambahkan adanya kejanggalan aturan perjalanan penerbangan dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Indonesia sudah memasuki tahun kedua dilanda Covid-19, tetapi masih bersikeras mengimpor alat test PCR, padahal alat ini menurut Simson gampang dan bisa diproduksi di dalam negeri.

"Melihat kenyataan ini saja kita patut curiga, ada motif bisnis di balik permasalahan wajib test PCR yang diberlakukan selama Covid-19 melanda kita," katanya.