Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pelayanan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) perlu dijalankan secara optimal.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. 

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/11/2021). 

“Optimalisasi perlindungan pekerja migran perlu dilaksanakan secara kolaboratif antar-instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Tjahjo.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Keamanan Siber Jadi Keniscayaan di Era Digital

Disampaikan bahwa pada level pemerintah pusat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI mempunyai peran strategis dalam penanganan perlindungan pekerja migran. 

Selain itu, layanan perlindungan dan penempatan yang diberikan juga perlu didukung dengan kementerian dan lembaga sektor serta aparat penegak hukum. 

Sedangkan pada level pemerintah daerah, masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah desa perlu menyusun strategi dalam implementasi peran pelindungan pekerja migran Indonesia. 

Dimana salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah adalah LTSA Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah daerah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam pelindungan pekerja migran Indonesia.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Minta Polisi Usut Tuntas Soal Kasus CPNS Fiktif Anak Nia Daniaty

Menteri Tjahjo juga menyampaikan jika layanan perlindungan pekerja migran perlu dilakukan secara koheren, sejak pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Hal ini bukan saja berlaku bagi pekerja migran, namun juga beserta keluarganya. 

Kendati demikian, mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa mewujudkan pelayanan yang optimal bagi pekerja migran masih menyimpan sejumlah permasalahan. 

Di antaranya adalah pembentukan LTSA yang belum secara merata menjangkau wilayah kantong PMI. Kemudian masih terjadinya silo sistem layanan dan pengelolaan data PMI. 

Tantangan tersebut dapat dihindari melalui penataan kelembagaan, dimana masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pengecekan ulang terhadap tugas dan fungsi dengan mendasarkan pada pembagian peran di dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan peraturan pelaksanaannya.