Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar memastikan tak bakal mempertanyakan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhito Rizaldi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

"Saya rasa, saya pastikan juga tidak (tanya soal dugaan pelanggaran HAM), karena apa? Karena kita di parlemen ini juga tidak mau ada dugaan-dugaan itu karena cenderung akan jadi fitnah," kata Bobby.

Untuk diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR pada Sabtu (6/11/2021) besok.

Baca juga: Komisi I DPR Nyatakan Verifikasi Dokumen Calon Panglima TNI Andika Perkasa Sudah Lengkap 

Bobby menjelaskan dugaan pelanggaran HAM itu sudah selesai proses peradilannya.

Atas dasar itu, dia memastikan tidak akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu saat fit and proper test Andika Perkasa.

"Sementara proses yang akan ditanyakan tersebut sudah selesai semua, sudah ada yang ditindak ya, 4 perwira dan 3 prajurit sehingga pertanyaan mengenai hal itu saya rasa tidak akan ada," ucapnya.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Koalisi menilai penunjukan itu bermasalah, lantaran Andika memiliki catatan hitam pelanggaran HAM.

Imparsial yang tergabung dalam koalisi itu mengatakan, nama Andika sempat dikaitkan dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay pada 2001 silam.

"Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius," kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).

Dokumen Administrasi

Komisi I DPR RI telah selesai melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa.