Wapres Berharap Jenderal Andika Perkasa Bangun Kondusivitas Keamanan di Papua
Ma'ruf Amin berharap Panglima TNI yang baru nanti dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purna tugas pada November 2021 ini.
Setelah surat usulan dari Presiden diterima Ketua DPR pada Rabu (3/11/2021) lalu, hari ini Sabtu (6/11/2021) Komisi I DPR dijadwalkan akan melakukan fit and proper test terhadap Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin berharap Panglima TNI yang baru nanti dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua.
"Saya kira tentu kita berharap Panglima yang baru nanti, akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama, dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi," kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai meninjau Tugu MacArthur di Jayapura, Papua, Sabtu (6/11/2021).
Baca juga: Komisi I DPR Setujui Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto
Dengan demikian, diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun.
"Saya yakin Panglima yang baru itu punya konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Itu kita harapkan begitu," ungkapnya.
Namun, Wapres menegaskan bahwa Panglima TNI saat ini juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik.
"Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan saya harap ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi nanti dalam menangani keamanan di Papua," tuturnya.
Termasuk, kata Wapres, langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM.
"Iya, tentu. Lebih humanis tapi tidak kehilangan semangat untuk perlindungan. Humanis, tetapi perlindungan dan penegakan HAM harus tetap dijaga," ujarnya.
Lebih jauh, Ma'rif menuturkan bahwa saat ini pembangunan Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan.
"Pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali (dan) tidak kondusif," tegasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.