"Ini sudah sangat mencederai hati seluruh rakyat Indonesia dan mencoreng nama baik Presiden Jokowi," kata Razak dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).

"Karena kelakuan dua menterinya, Erick dan Luhut yang diduga tak serius mengatasi pandemi dan malah mengambil keuntungan dari bisnis PCR di tengah penderitaan rakyat Indonesia," sambungnya. 

Pihaknya juga menantang KPK untuk segera memeriksa orang dekat Presiden Jokowi itu. Terlebih Ketua KPK Firli Bahuri telah menyatakan tak pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.

"Saya menantang KPK memeriksa Erick dan Luhut sebagai aktor utama dugaan bisnis PCR walaupun orang paling dekat Presiden Jokowi," kata Razak. 

Dalam waktu dekat PP HIMMAH akan menggelar aksi unjuk rasa ke gedung KPK untuk mendesak lembaga antirasuah itu memulai penyelidikan dugaan bisnis tes PCR ini. 

"Terkait dukungan dan tantangan HIMMAH, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini ke KPK," pungkasnya.

Diketahui dugaan keterlibatan bisnis PCR ini terkait munculnya perusahaan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yang salah satu pemegang sahamnya adalah Luhut.

Luhut memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. 

Pejabat Istana lain yang namanya dikaitkan dalam kepemilikan saham di PT GSI adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.