TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Centre For Indonesian Progres (CIP), Irfan Ahmad Fauzi, ikut menanggapi soal isu bisnis PCR yang turut menyeret nama pejabat negara, termasuk Menteri BUMN, Erick Thohir.

Irfan menilai, tuduhan keterlibatan Erick dalam bisnis PCR sengaja dibuat untuk menganggu penanganan pandemi yang sudah berjalan baik.

"Isu ini sengaja dimanfaatkan dan ditunggangi untuk menyerang pribadi Erick Thohir selaku menteri yang banyak terlibat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19."

"Saat ini penanganan pandemi sudah berjalan di jalur yang benar, dibuktikan dengan rendahnya tingkat penularan Covid-19 di tanah air," kata Irfan, Sabtu (6/11/2021), dikutip dari Tribunnews.com. 

Menururt Irfan, tuduhan yang dilayangkan kepada Erick Thohir itu tidak terbukti.

Mengingat, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang merupakan yayasan kemanusiaan itu tidak terbukti memonopoli tes PCR. 

Baca juga: Harga Tes PCR Dievaluasi, Kemenkes Bersama BPKP Tutup Celah Kepentingan Bisnis

Baca juga: Pemerintah Jepang Gratiskan Biaya Tes PCR dan Antigen

Hal ini dapat dilihat dari kecilnya porsi layanan PCR dari PT GSI.

"Perlu diingat bahwa dari total 28,4 juta tes PCR di Indonesia, GSI hanya melakukan tes sebanyak 2,5 persennya."

"Dan saham yang ada dalam perusahaan GSI juga atas nama yayasan kemanusiaan bukan atas nama pribadi maupun perusahaan Erick Thohir," jelas Irfan.

Untuk itu, Irfan meminta agar semua pihak bisa menahan diri dari kegaduhan-kegaduhan yang sengaja diciptakan. 

"Jangan sampai pejabat takut mengambil terobosan kebijakan hanya karena isu yang dimainkan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab."

"Seharusnya terobosan-terobosan kebijakan untuk penanganan pandemi didukung bukan malah sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan," tambah Irfan.

Baca juga: Luhut Sebut Ada Motif Politik Terkait Pelaporannya ke KPK, Bantah Ambil Untung Bisnis PCR

Lebih lanjut, kata Irfan, masyarakat lebih baik fokus untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19

"Yang dibutuhkan saat ini adalah seluruh elemen bangsa fokus untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19."