Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu mengatakan perekonomian nasional alami situasi yang agak berat di masa pandemi.  

Sehingga kata dia, seluruh pihak termasuk Kementerian ESDM punya kewajiban untuk memeriksa potensi pendapatan negara yang bisa ditingkatkan.

Hal ini disampaikan Adian dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan 5 direktur utama perusahaan tambang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021) kemarin.

"Untuk sektor tambang, mungkin tidak pendapatan nya untuk negara kita tingkatkan jadi 100 persen? Tambang ini perlu kita maksimalkan pendapatannya untuk negara," kata Adian.

Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan jika pendapatan dari sektor tambang tak maksimal, maka pengorbanan rakyat sia - sia.

Ia menganjurkan peningkatan pendapatan negara lewat cara memaksimalkan potensi pertambangan yang dimiliki perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk.

Sebab perusahaan tersebut mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebesar 11 ribu dari 22 ribu hektar Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kolaka.

"Nah saya tidak tahu, yang 11 ribu hektar ini mau mereka apakan. Apakah smelter mereka sanggup menampung hasil dari 11 ribu hektar IPPKH ini untuk berproduksi, atau tidak," katanya.

Baca juga: Muncul Desakan Tes GeNose Disetop, Adian Napitupulu Sebut Rakyat Kecil Paling Terpukul

Adian juga mempertanyakan penggunaan izin yang dimiliki PT Antam.

Pasalnya ada lahan milik Antam yang juga tak terpakai di kawasan Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara.

"Yang saya khawatirkan, ketika negara butuh uang, rakyat butuh uang, pandemi masih terjadi, berbagai IUP dan IPPKH yang dimiliki beragam perusahaan ini tak digunakan, tapi hanya dipakai untuk kepentingan kolateral alias main-main saham saja," terang dia.

"Yang untung hanya perusahaan, sedangkan rakyat tak dapat apa-apa, lapangan kerja pun tak terbuka," sambungnya.

Ia sendiri mengungkap pernah bertanya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyebab luas IPPKH milik Vale lebih besar ketimbang perusahaan lokal.

Dirinya mewanti - wanti Dirjen Minerba ESDM dan KLHK agar perusahaan yang mendapat kuota IUP 1.000 hektare, hanya menerima kuota IPPKH cuma 10 hektare. 

Baca juga: Tanggapan Direksi MIND ID Atas Kritik Adian Napitupulu

Adian pun meminta informasi terkait kuota ini dibuka ke publik karena bukan bagian dari rahasia negara.

"Kenapa tidak dibuka saja informasi soal ini ke publik, ini bukan rahasia negara toh? Jangan sampai nanti banyak perusahaan yang sudah dapat IUP, tapi tak mendapatkan IPPKH. IUP nya tak bisa diapa-apakan karena tak dapat IPPKH, uang sudah keluar tapi lapangan kerja tetap tak terbuka," ujarnya.