Jokowi Bicara Soal Pemberdayaan UMKM dan Penanganan Perubahan Iklim dalam KTT APEC-ABAC

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara virtual dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/11/ 2021) malam.

Dalam acara tersebut Presiden Jokowi menyampaikan butir-butir intervensinya pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan.

Pertama, Presiden Jokowi berfokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif.

Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.

"Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sedih, Indonesia Semakin Dihormati Negara Lain tapi Sering Dikerdilkan di Negara Sendiri

Kepala Negara juga menegaskan peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas.

Di tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.

"Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM," katanya.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Bahas 4 Poin Penting: TKI hingga Batas Negara

Kedua, fokus Presiden Jokowi adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

"Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Pimpinan Negara Besar Datang Kepadanya dalam KTT G20 dan COP26, Ada Apa?

"Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang," katanya.

Presiden juga menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting.

Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.