Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kabareskrim Polri Tindaklanjuti Permintaan Luhut untuk Berantas Mafia Pelabuhan di Indonesia

Bareskrim Polri tengah menyusun petunjuk dan arahan kepada jajarannya terkait mekanisme penanganan pemberantasan mafia pelabuhan di Indonesia.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Kabareskrim Polri Tindaklanjuti Permintaan Luhut untuk Berantas Mafia Pelabuhan di Indonesia
IST
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan pihaknya tengah menyusun petunjuk dan arahan (Jukrah) kepada jajarannya terkait mekanisme penanganan pemberantasan mafia pelabuhan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Komjen Agus untuk merespons permintaan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Polri menindak banyaknya mafia pelabuhan di Indonesia.

"Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marinves," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (12/11/2021).

Di saat bersamaan, kata Agus, pihaknya juga melakukan pengawasan praktik kecurangan yang biasa terjadi di Pelabuhan. Namun, dia meminta para pelaku usaha turut serta untuk melaporkan jika adanya praktik kecurangan.

"Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di Pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih melihat banyak praktik kecurangan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Berita Rekomendasi

Ia merasa jengah dengan banyaknya kecurangan tersebut.

Baca juga: Luhut Minta Penjarakan Mafia Pelabuhan, Berikut Respons KPK

Karena itu Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menindak tegas para mafia yang bermain di pelabuhan itu.

"Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, Polri, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam acara webinar Stranas PK bertajuk ’Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021).

Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia masih jauh dari kata efisien. Pemerintah tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.

"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project, di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," kata Luhut.

Namun, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengefisienkan sistem di pelabuhan itu adalah masih banyaknya pihak-pihak yang bermain di sana.

Di saat pemerintah mau membuat ringkas, para ’mafia’ itu justru memaksa sistem tetap ribet.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas