Greenpeace dan Fadli Zon Kena Imbas setelah Kritik Jokowi
Belakangan tengah ramai dibincangkan kabar kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), ini dua kasus dan imbas setelah kritik presiden
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Arif Fajar Nasucha
Leonard menyebut kritikannya adalah bentuk ekspresi dan pandangan yang semestinya dijamin di negara demokrasi.
Menurut dia, pandangan yang ia lontarkan terhadap pidato Jokowi seharusnya tak perlu sampai pada laporan ke polisi.
Baca juga: Jokowi Dinilai Klaim Sepihak Terkait Penurunan Deforestasi
"Kalau kita membangun demokrasi yang sehat dan saya percaya bahwa kita masih dalam demokrasi."
"Tentu ruang untuk kebebasan berekspresi, memberikan pandangan seharusnya dijamin," kata Leonard dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Pagi YouTube Kompas TV, Senin (15/11/2021).
Leonard mengatakan, analisis pihaknya soal deforestasi seharusnya menjadi topik pembahasan yang perlu didebatkan.
Bukannya berujung pada laporan ke ranah hukum pidana.
Baca juga: Apa Itu Deforestasi? Simak Pengertian, Dampak, dan Pencegahannya
Pihaknya mengaku siap adu debat dan kembali menjelaskan soal analisisnya terkait deforestasi di Indonesia.
"Jadi ini di dalam pandangan kami yang perlu kita perdebatkan secara sehat dalam ruang publik yang demokratis. Semestinya bukan ranah pidana," ucap dia.
"Sepanjang dua minggu ini pelaksanaan COP26, kami sudah sampaikan berbagai penjelasan baik media maupun media sosial tentang analisa kami, pendekatan intelektual yang kami pakai untuk melihat deforestasi ini."
"Kami siap untuk menyampaikan lagi dengan lebih jelas lebih sederhana ataupun kita masuk ke kompleksitasnya," jelas Leonard.
Selain itu, Leonard juga menyesalkan pihak pelapor menyebut analisis Greenpeace soal deforestasi sebagai berita bohong.
Baca juga: Greenpeace Sesalkan Aksinya Kritisi Pidato Jokowi soal Deforestasi Berujung Laporan Polisi
Ia menjelaskan kritik yang disampaikan berdasarkan data, yang bahkan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri.
"Saya sangat menyesalkan bahwa perbedaan cara pandang analisis, sama seperti kami sampaikan dari minggu lalu terhadap data dianggap sebagai berita bohong."
"Sama sekali tidak ada berita bohong, karena kami menyampaikan berdasarkan data dan fakta, bahkan data itu berasal dari Kementerian LHK sendiri," tutur Leonard.
