Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait teguran yang dilayangkan Partai Gerindra terhadap anggota DPR RI Fadli Zon.

Jamiluddin menyebut, teguran DPP Gerindra yang diketahui dilayangkan langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto kepada Fadli Zon karena mengeritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut disesalkan.

Sebab kata dia, dengan teguran tersebut Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai anggota partai yang duduk di DPR RI terlalu jauh.

Dia menilai Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri.

"Teguran DPP Gerindra itu akan membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra, akan semakin khawatir menggunakan hak fungsi pengawasannya," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (15/11/2021).

Jamiluddin beranggapan, jika nantinya mayoritas anggota DPR RI takut menggunakan hak fungsi pengawasan karena khawatir terkena teguran, maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi meyandang anggota DPR RI. 

Sebab kata dia, yang bersangkutan tidak akan lagi utuh melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Fadli Zon Ditegur Prabowo Subianto Usai Sindir Presiden Jokowi Soal Banjir Sintang

"DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan," ucap Jamiluddin.

Lebih jauh, dia menyatakan kekhawatiran kalau nantinya lembaga Eksekutif akan semakin semena-semena bila pengawasan anggota DPR RI melemah serta akan semakin mendikte parlemen dan menjadikannya sebagai lembaga stempel semata.

"Kalau itu yang terjadi, DPR RI di era reformasi akan kembali fungsinya seperti di era Orde Baru. DPR RI hanya dijadikan lembaga untuk menyetujui semua kehendak eksekutif," kata dia.

Hal itu menurut Jamiluddin, akan membahayakan kelangsungan demokrasi di tanah air. 

Sebab, perbedaan pendapat dan kritik sudah dianggap sebagai membahayakan kelanggengan kekuasaan.

Atas hal itu, Jamiluddin mendorong Fadli Zon untuk setidaknya tidak diam atas teguran yang dilayangkan Partai Gerindra yang merupakan partainya sendiri guna menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Minta Maaf, Gerindra Tegaskan Sindiran Fadli Zon ke Jokowi Bukan Sikap Partai

"Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadli Zon harus berani menjadi martil demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di ranah air," tukasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegur anak buahnya di Partai Gerindra, Fadli Zon, lantaran menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Fadli Zon telah mendapat teguran dari partai karena menyindir Presiden Jokowi yang memilih datang ke Mandalika Nusa Tenggara Barat meresmikan Sirkuit Internasional Mandalika, ketimbang menyambangi warga di Sintang, Kalimantan Barat, yang sudah terkena banjir lebih dari tiga pekan.

Tak hanya menegur Fadli Zon, Partai Gerindra juga meminta maaf atas cuitan dari anggota Komisi I DPR RI itu.

Menurut Habiburokhman, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Fadli Zon adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap partai maupun fraksi.

”Kami perlu meluruskan jika statemen tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai. Kami meminta maaf apabila statemen tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," kata Habiburokhman.

Baca juga: Ramai Kritik Balik hingga Teguran Prabowo Subianto untuk Fadli Zon Gara-gara Sindir Jokowi

Ia menjelaskan bahwa teguran terhadap Fadli Zon itu datang langsung dari Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dan disampaikan melalui Sekjen Ahmad Muzani.

”Pak Prabowo melalui Pak Sekjen," kata Habiburokhman. Menurutnya, teguran kepada itu disampaikan melalui lisan tanpa medium surat. "Lisan saja," kata Habiburokhman.

Meski status Fadli Zon adalah Wakil Ketua Umum, menurut Habiburokhman teguran itu merupakan hal yang biasa di Gerindra.

Habiburokhman mengaku juga sering ditegur jika mengeluarkan statemen yang kurang tepat.

"Sebagai kader Gerindra, adalah hal biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," katanya.

Fadli Zon sebelumnya diketahui menyindir Presiden Jokowi lantaran lebih memilih menjajal Sirkuit Internasional Mandalika ketimbang mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah terendam banjir selama tiga pekan.

Sindiran itu disampaikan Fadli Zon ketika mengutip cuitan Jokowi di Twitter.

Dalam cuitannya, Jokowi mengunggah foto dirinya tengah mengaspal di Sirkuit Mandalika dengan motor Kawasaki W175 hasil modifikasi.

Baca juga: FAKTA Sirkuit Mandalika: Detil Lintasan, Kapasitas Penonton, hingga Masuk Rencana MotoGP 2022

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah tiga minggu banjir belum surut," cuit Fadli Zon lewat akun @fadlizon, Sabtu (13/11).

Banjir yang menerjang Sintang memang terjadi lebih dari tiga pekan. Banjir yang terjadi di Sintang itu juga menyebabkan ribuan rumah warga terendam.

Tercatat ada 140 ribu lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut. Lantaran banjir yang tak kunjung surut itu, Pemkab Sintang kemudian memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021.