Tribun

Beredar Kabar Hadi Tjahjanto Akan Masuk Kabinet, Ini Tanggapan PPP

Diketahui, pelantikan Panglima TNI akan berlangsung Rabu (17/11/2021) besok, dan posisi Hadi digantikan Jenderal Andika Perkasa.

Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Beredar Kabar Hadi Tjahjanto Akan Masuk Kabinet, Ini Tanggapan PPP
Chaerul Umam
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan pihaknya tidak punya posisi untuk mendorong maupun keberatan soal kabar Marsekal Hadi Tjahjanto masuk kabinet Presiden Jokowi jelang jabatan pelantikan Panglima TNI.

Diketahui, pelantikan Panglima TNI akan berlangsung Rabu (17/11/2021) besok, dan posisi Hadi digantikan Jenderal Andika Perkasa.

"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (16/11/2021).

Dia menilai tak ada gunanya ada pihak luar yang mendorong salah satu nama untuk ke kabinet.

Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

"Karena Presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri. Yang jelas kalau kita melihat kebiasaan Pak Jokowi itu terkait dengan positioning atau kebijakan kebijakan yang khusus beliau ini bukan tidak mau diberi masukan, tetapi kalau beliau memerlukan masukan itu beliau yang akan meminta, yang akan meminta masukan, yang akan proaktif," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Belum Ada Reshuffle Kabinet, Besok Hanya Pelantikan Panglima TNI

Wakil Ketua MPR RI itu yakin jika ada yang memberi masukan nama dan itu ternyata tidak sesuai, maka hanya jadi sia-sia.

Dia memberi contoh bagaimana bursa kapolri sebelumnya banyak yang mengusulkan sejumlah nama.

"Tapi yang dipilih Pak Listyo Sigit. Saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo, tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri. Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," pungkasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas