Tribun

Virus Corona

Aturan Soal Tes PCR, Masyarakat Sipil Kritik Etika Pejabat

Kritik ini terkait pengadaan PCR dan peraturan yang mewajibkan penggunaan PCR dalam penerbangan udara. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Aturan Soal Tes PCR, Masyarakat Sipil Kritik Etika Pejabat
Ramadhan L Q/wartakota
Pemain bulu tangkis peserta Indonesia Masters 2021 menjalani tes PCR di lantai 3 Lotus Room, Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin (15/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa organisasi relawan termasuk Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mengkritik adanya bisnis yang dilakukan petinggi negeri di saat pandemi Covid-19.

Kritik ini terkait pengadaan PCR dan peraturan yang mewajibkan penggunaan PCR dalam penerbangan udara. 

"Kritik itu kemudian dibalas dengan kritik lagi dari beberapa pihak, yang menyatakan kalau sebagian besar pengadaan PCR itu dilakukan oleh group perusahaan yang terkait dengan JK, dengan disertai angka-angka. Kritik atas kritik itu pun bagus. Merangsang kita berpolemik dengan data," ujar Dewan Penasihat Almisbat Teddy Wibisana, dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

Sebelum relawan bersuara, kata Teddy, informasi tentang bisnis dibalik pandemi beberapa kali muncul di Majalah Tempo.

Pengadaan reagen yang berlimpah yang tidak sesuai dengan alatnya, oleh rekanan di BNPB; Importir Alkes oleh pengusaha yang tidak memiliki latar belakang bisnis kesehatan; dan nama ET dan LBP di bisnis PCR, muncul dalam edisi liputan berbeda. 

Hal ini menurut Teddy harus jadi perhatian semua pihak. Tetapi kemudian ini menjadi masalah, saat kritik tersebut disikapi secara emosional. 

Baca juga: Prima Sambangi KPK, Tagih Janji Firli Usut Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick

Bahkan ada yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan relawan itu tidak etis hingga ada yang berspekulasi bahwa yang dilakukan oleh organisasi relawan tersebut motivasinya adalah mendapat jabatan baru. 

"Saya katakan spekulasi, karena mereka menentukan motive orang lain," tegasnya.

Teddy mempertanyakan jika kritik tersebut dianggap tidak etis. Sebab meneriakkan soal konflik kepentingan menurutnya adalah hal etis. Apalagi kemudian sikap mereka yang mengkritisi adanya bisnis dibalik pandemi tersebut, dikaitkan dengan posisi komisaris atau jabatan lain yang diembannya, dan kemudian mereka dituntut harus mundur kalau mau mengkritik. 

"Saya anggap tuntutan itu tidak tepat," paparnya.

Teddy menilai etika seorang komisaris BUMN adalah menjaga jarak dengan konflik kepentingan di BUMN-nya. Mereka harus mundur jika melanggar GCG di BUMN dimana dia berada. 

Komisaris harus mundur jika melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Bahkan komisaris harus mundur kalau mereka merasa tidak kompeten dalam bisnis di BUMN nya. Itulah etika. 

"Sebaliknya pejabat publik juga demikian, hindari segala konflik kepentingan. Etika seorang menteri selain menjaga jarak dengan konflik kepentingan, dia harus fokus mengawal dan mewujudkan program-program presiden di kementeriannya," jelasnya.

"Buktikan konflik kepentingan terhadap bisnis dibalik pandemik tidak ada, bukan melakukan pembiaran terhadap perdebatan atau pembelaan yang tidak masuk akal, atas kritik terhadap konflik kepentingan tersebut," tambahnya.
 

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas