Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau M. Syahrir, Selasa (16/11/2021).

Syahrir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AP (Andi Putra, Bupati nonaktif Kuansing)," kata Plt juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (16/11/2021).

KPK sebelumnya mengungkap adanya penyimpangan rekomendasi izin oleh BPN untuk izin HGU sawit PT Adimulia Agrolestari (AA) di Kabupaten Kuansing.

Baca juga: Periksa Komisaris Perusahaan Sawit, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Kuansing Andi Putra

Hal itu didalami KPK lewat pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuansing pada Selasa (2/11/2021) di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Pekanbaru.

Adapun saksi yang diperiksa yaitu Andri Meiriki, staf bagian umum Pemkab Kuansing; Hendri Kurniadi, ajudan Bupati Kuansing; Mardiansyah, Plt Kepala DPMPTSPTK; Muhjelan, Asisten 1 Setda Pemkab Kuansing; Riko, Protokoler Setda Kab. Kuansing.

Lalu, Ibrahim Dasuki, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kab. Kuansing; Dwi Handaka, Kabid Survey dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau dan Plt Kepala Kantah Kab. Kuansing; serta tiga sopir bernama Deli, Yuda, dan Sabri.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses perizinan HGU PT AA. Di samping itu juga diklarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak BPN setempat yang tidak sebagaimana mestinya," ungkap Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).

Pada pemeriksaan hari itu, tambah Ali, saksi-saksi tersebut turut dikonfirmasi tim penyidik mengenai dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka Andi Putra.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra (AP) dan General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka.

Diduga Andi Putra menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrolestari.

Suap ini berawal saat PT Adimulia Agrolestari tengah mengajukan perpanjangan HGU sawit yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2024.

Salah satu persyaratan perpanjangan adalah membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.