TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan salah satu fokus kerja pemerintah adalah untuk mengakselerasi reformasi birokrasi.

Akselerasi tersebut di antaranya dapat diwujudkan dengan pembuatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dimana masyarakat dapat mengakses layanan melalui satu pintu.

“Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada Mal Pelayanan Publik di kabupaten/kota. Oleh karena itu kami imbau supaya secara kelembagaan ini kemudian di bentuk di semua kabupaten/kota,” kata Ma’ruf saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (17/11/2021).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah pembentukan kelembagaan adalah penyempurnaan, baik secara regulasi maupun prosedur, sehingga hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera teridentifikasi dan ditangani.

“Yang kedua kalau sudah ada tentu peningkatan pelayanan, terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Apabila ada berbagai hambatan supaya juga disampaikan untuk kita terus upayakan penyempurnaan-penyempurnaan baik yang menyangkut regulasi maupun prosedur,” katanya.

Baca juga: Relawan Jokowi Nilai Menteri yang sudah Mikir Jadi Capres-Cawapres Tidak Tahu Malu

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi digital dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sebab, pelayanan publik di daerah merupakan perwakilan wajah pemerintah dalam rangka pelayanan kepada publik.

“Pelayanan publik inilah yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, kompetitif, dan seiring penggunaan teknologi yang juga semakin mantap, semakin masif. Ini kita harapkan menjadi wajah pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada publik,” tambahnya.

Selain Gubernur Sumatera Utara, hadir dalam rapat ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kepala BAZNAS Noor Achmad, jajaran FKPD Provinsi Sumatera Utara, serta para bupati dan walikota di Sumatera Utara.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi PMPP Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Lukmanul Hakim.