Tinjau Persemaian Rumpin, Jokowi: Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim
Kunjungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meninjau langsung Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pada Jumat (19/11/2021).
Kunjungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.
"Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari perubahan iklim dan kita tunjukkan nursery center ini yang bisa setahun memproduksi kurang lebih 12 juta bibit," Kata Presiden Jokowi.
Presiden tiba di Persemaian Modern Rumpin bersama sejumlah duta besar negara sahabat, yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.
Selepas melihat video tentang pusat persemaian tersebut, Presiden mengajak para dubes berkeliling meninjau sejumlah fasilitas, seperti area perkecambahan, area rumah produksi, area aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka.
Baca juga: Jokowi Berharap Lokasi Pembibitan di Rumpin Bogor Bisa Produksi 16 Juta Bibit di 2021
Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.
"Tadi saya ditunjukkan mengenai bibit albasia atau sengon, kemudian bibit eucalyptus, kemudian ada bibit jati, ada juga bibit mahoni yang semuanya kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis," jelasnya.
Presiden berharap dengan membangun pusat persemaian seperti di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di sisi hulu.
Presiden Jokowi menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan.
"Kita akan membikin dalam tiga tahun ke depan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan nursery-nursery seperti ini sehingga juga akan terjadi perbaikan-perbaikan di lingkungan di mana pertambangan itu ada, di mana kebun sawit itu ada," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa sejak tahun 2020 telah dipersiapkan sebanyak enam lokasi pusat persemaian dan secara bertahap akan dibangun.
Beberapa pusat persemaian yang akan dibangun meliputi:
1. Pusat Persemaian Rumpin di Provinsi Jawa Barat seluas 128 hektare, kapasitas 16 Juta bibit;
2. Pusat Persemaian IKN di Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 120 hektare, kapasitas 15 juta bibit per tahun;
3. Pusat Persemaian Danau Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, luas 37,25 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun;
4. Pusat Persemaian Labuan Bajo seluas 30 hektare, di Kawasan Hutan Produksi Satar-Kodi, Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, luas 30 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun;
5. Pusat Persemaian Mandalika berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Rembitan-Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, luas 35,25 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun; dan
6. Pusat Persemaian Likupang di Kawasan TWA Batu Putih, Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara seluas 30.33 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun.
"Nursery Centre Rumpin akan menjadi contoh untuk penyelesaian kelima nursery lainnya. Nursery Centre Rumpin merupakan model pekerjaan public-private partnership (KLHK-PUPR-APRIL). Pekerjaan utama persemaian telah selesai konstruksi. Produksi bibit 1 juta sebulan atau 12 juta setahun," ujar Menteri LHK.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.