Jokowi Beberkan Banyaknya Investasi yang Ingin Masuk ke Pertamina dan PLN, tetapi Terhambat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahannya di hadapan direksi dan komisaris PLN dan Pertamina.

Khususnya terkait investasi, sebenarnya banyak ingin masuk ke Pertamina dan PLN.

Namun, hal tersebut terhambat karena ada permasalahan di birokrasi.

"Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN, ini antre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (20/11/2021).

"Saya ini orang lapangan ya. Saya kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit, nggak jalan-jalan," lanjutnya.

Baca juga: Ini Lima Inisiatif Kilang Pertamina Internasional Menuju Transisi Energi

Untuk itu, ia berpesan kepada pihak PLN dan Pertamina untuk terus berbenah dengan profesionalisme.

"Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak ibu, saudara-saudara miliki," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya.

"Bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," tuturnya.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan, tapi yang logis, karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," tambahnya.

Jokowi meminta kepada Pertamina dan PLN untuk tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi. Karena apa? Ya itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ungkapnya. 

Artinya, PLN dan Pertamina pun harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.

"Jangan, sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden berpesan agar kedua perusahaan pelat merah itu lebih terbuka lagi.