Mantan Panglima TNI itu merasa perlu mendengar langsung masukan dari para pengunjuk rasa.

Langkah Moeldoko ini merupakan bagian dari cara pemerintah dalam membangun dialog dengan para aktivis HAM.

Baca juga: Fakta Seputar Anies Temui Massa Buruh Diteriaki Presiden dan Moeldoko Diusir Peserta Aksi Kamisan

Dengan dialog antara negara dan masyarakat, maka keinginan aktivis akan menjadi masukan penting bagi pemerintah.

Sama halnya, para penggiat HAM juga memahami hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah, sehingga persoalan HAM akan bisa diselesaikan bersama.

Sayangnya, dialog itu tidak berjalan mulus.

Aktivis yang berunjukrasa melarang Moeldoko bicara dan menolak berdialog.

Baca juga: Kepala Staf Presiden Temui Massa Aksi Kamisan di Semarang, Ucapan Moeldoko Tak Digubris dan Diusir

Seperti yang disampaikan korlap Aksi Kamisan Semarang, Azis Rahmad, yang menyampaikan secara terbuka kepada media yang meliput.

”Kami tidak memberi ruang dia (Moeldoko) berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM sama saja hanya bualan belaka,” katanya.

"Lalu apa makna mendasar dari HAM, jika masih memegang prinsip untuk melarang orang lain berpendapat dan berbicara?" kata Juri dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Sebelumnya, Moeldoko menegaskan jika pemerintah tidak alergi dengan masalah-masalah HAM.

Baca juga: Moeldoko: HAM Bukan Untuk Ditakuti

Ia justru mengklaim kalau pemerintah peduli akan penyelesaian persoalan HAM.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengalami pengusiran oleh peserta Seruan Aksi Kamisan di Semarang, Kamis (18/11/2021).

Moeldoko diusir karena dianggap sebagai bagian dari pelanggar HAM masa lalu namun diundang dalam acara Festival HAM yang digelar oleh Komnas HAM RI.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)