TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim turut tanggapi soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang membentuk tim siber.

Menurut informasi yang beredar, pembentukkan tim siber tersebut tidak hanya diperuntukkan guna melawan buzzer yang menyerang ulama saja.

Melainkan, juga untuk melawan buzzer yang menyerang Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Menurut saya, tindakan (MUI tersebut terkesan) berlebihan, tidak proporsional dan menjadikan MUI sebagai kuda tunggangan politik Anies Baswedan."

"Tentu ini merendahkan harkat dan martabatnya (MUI sebagai) organisasi itu sendiri," kata Luqman dikutip dari Kompas Tv, Senin (22/11/2021).

Apalagi, kata Luqman, bila MUI melakukan hal tersebut lnataran disebut-sebut telah menerima dana hibah senilai Rp 10 miliar dari APBD DKI.

Baca juga: Tuai Kontroversi, Wacana MUI Bentuk Cyber Army untuk Bela Anies Baswedan Dinilai Bukan Urusan MUI

Wakil Sekjen PKB itu menilai MUI seharusnya memahami pemberian dana hibah tersebut adalah sesuatu yang wajar.

"Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan penerimaan dana hibah Rp 10 miliar lebih dari APBD DKI pada MUI, MUI harusnya tahu bahwa sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepadamu MUI."

"Sehingga itu bukanlah jasa seorang Gubernur, karena APBD merupakan duitnya rakyat."

"(Sementara tugas) MUI juga melayani rakyat, karena itu wajar apabila mungkin mendapatkan dana hibah dari APBD DKI," jelas Luqman.

Bukan Urusan MUI

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno turut berikan pandangannya mengenai kabar tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan membentuk Cyber Army untuk membela tokoh politik.

Wacana Pembentukan Cyber Army oleh MUI ini akhirnya menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Hal ini karena adanya niatan pembentukan Cyber ini tak hanya diperuntukkan guna membentengi ulama saja.

Melainkan juga digunakan untuk membentengi Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan buzzer.

Pembelaan MUI untuk pejabat politik inilah yang kemudian memicu polemik, karena dikhawatirkan akan menjerat MUI masuk ke ranah politik.

Sehingga, dikhawatirkan munculnya penilaian MUI dapat ditunggangi kepentingan politik.

"Ya itu yang kemudian publik termasuk saya tidak habis pikir."

"Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba MUI Jakarta itu ingin membuat cyber yang ingin melindungi ulama dan Anies Baswedan."

Baca juga: Tak Hanya Permasalahan Terorisme, MUI Minta Pemerintah Fokus Berantas KKN Sampai ke Akarnya

"Kalau melindungi ulama kita kira tidak ada perdebatan apapun, karena MUI adalah organisasi ulama."

"Tapi ketika bicara ingin melindungi Anies Baswedan dari buzzer, itu kan menjadi penting (untuk dipertanyakan)," kata Adi dalam wawancara online yang disiarkan Metro Tv, Senin (22/11/2021).

Menurut Adi, MUI seharusnya menyampaikan persoalan yang lebih berguna untuk masyarakat luas.

Jikapun ingin berbicara politik, MUI seharusnya menyampaikan bagaimana tindakan dan akhlak baik yang harus dimiliki para elit.

"Kenapa tiba-tiba MUI berbicara tentang politik, kenapa tiba-tiba bicara tentang Anies ini sukses ataupun tidak dan untuk disampaikan ke publik."

"Mestinya yang disampaikan MUI ke publik itu adalah bagaimana menjaga akhlak politik itu ya para elit-elit itu dengan himbauan-himbauan dan Fatwanya."

"(Atau) bagaimana di Jakarta misalnya membentengi fenomena muslim tanpa masjid."

"Apalagi sekarang banyak orang yang belajar agama melalui medsos. Sehingga (kemungkinan) pemahaman keagamaan mereka agak sedikit melenceng dari paham paham keagamaan yang moderat dan lurus."

"Mestinya di situ yang harus difokuskan MUI. Mau Anies hebat. Anies buruk atau dikritik orang itu bukan urusan MUI," jelas Adi.

Adi menyebut, sebenarnya untuk membela ulama sah-sah saja karena memang dan fungsi MUI.

Baca juga: Ketua MUI Temui Mahfud MD Bahas Soal Penangkapan Terduga Teroris, Ini yang Disampaikan

Tetapi kalau untuk membela pejabat publik, apalagi hanya membela ke salah satu orang saja, publik pastinya akan mempertanyakan, bahkan dapat memunculkan polemik.

"MUI Jakarta ini terkesan sangat segmented gitu. Kenapa hanya Anis yang kemudian harus diproteksi?"

"Bukankah Wagubnya juga sering di-bully. Bukankah pimpinan DPR nya juga di-bully . Apalagi Jokowi itu hampir tiap hari jadi bulan-bulanan buzzer.

"Tapi tidak ada statement- statement yang keluar dari MUI. Pembelaannya kan tebang pilih dan seakan-akan hanya Anis yang dibela," jelas Adi.

Pernyataan Ketua Umum MUI Ingin Lindungi Anies

Sebelumnya, diberitakan MUI DKI Jakarta akan membentuk tim siber untuk melawan buzzer (pendegung) yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar berharap Infokom MUI DKI Jakarta bisa melawan para buzzer yang dianggap telah meresahkan umat Islam.

Hal itu, menurut Munahar sudah sesuai tugas MUI, yakni untuk menegakkan yang benar.

Dan melarang yang salah atau amar ma’ruf nahi mungkar.

Hal tersebut dismapaikan Munahar dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10/2021).

“MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq (benar). Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al Quran dan As Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya,” kata Munahar.

Baca juga: Respon Wapres Soal Wacana Pembubaran MUI: Tidak Rasional

Munahar mengatakan tugas Infokom MUI tidak bermain di atas mimbar.

Melainkan melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI seperti media sosial.

Oleh karena itu, untuk tingkat kota, perlu dibentuk tim khusus siber di bawah koordinasi MUI DKI Jakarta yang membuat berita dan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.

“MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya,” kata Munahar.

Termasuk, kata Munahar, Infokom MUI DKI bisa membela dan membantu Anies yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota.

"Beliau (Anies) ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)