TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tekanan yang diterima di pertemuan G20.

Andre pun mendesak PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) segera membangun smelter baru untuk nikel.

"Jadi Antam kita dorong bangun smelter baru untuk nikel. Ini PR bagi Antam supaya bangun smelter baru. Bukan hasil produksinya dijual ke smelter China lagi di Konawe dan Morowali," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Legislator Partai Gerindra itu menegaskan cadangan nikel Indonesia bisa menjadikan Indonesia produsen baterai listrik terbesar di dunia, atau bahkan mobil listrik.

Dia juga mendukung pengoperasian Indonesia Battery Corporation (IBC), perusahaan patungan antara Holding Industri Pertambangan MIND ID (PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan Antam (ANTM).

"Itu kita harus berikan dukungan penuh, dan langkah Presiden itu kan bentuk dukungan Presiden kepada industri dalam negeri, bahwa industri dalam negeri akan bisa memproduksi baterai listrik, terus motor listrik, mobil listrik, bus listrik, yang bukan hanya dipergunakan di dalam negeri, tapi juga kita ekspor," lanjutnya.

Jika tak diindahkan permintaan untuk membangun smelter nikel, dia tak segan untuk menginisiasi pencopotan Dirut Antam.

Baca juga: Jubir Luhut Pandjaitan Respons Tudingan Banyaknya TKA China di Industri Smelter

"Orang smelter Tiongkok banyak di Indonesia, kenapa BUMN kita lelet? Kalau enggak mampu, Dirut Antam ini copot aja. Ini smelter Tiongkok berinvestasi besar di Indonesia karena melihat potensi baterai listrik, melihat potensi cadangan nikel kita besar. Ini perlu kita evaluasi Direksi Antam ini. kalau enggak mampu, copot aja," sambung dia.

Tekanan terhadap Indonesia di pertemuan G20 diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir.

Terhitung mulai 1 Januari 2020 bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak lagi diperbolehkan untuk dieskpor. 

Pemerintah beralasan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini yang utama adalah terbatasnya ketahanan cadangan.

Dalam data Kementerian ESDM di akhir tahun 2019 cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton hanya dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun jika tidak ditemukan cadangan baru.

Cadangan terkira yang sebesar 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses, izin lingkungan, dan keekonomian untuk meningkatkan cadangan teknis menjadi terbukti. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian sekitar 42,67 tahun.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Indonesia diminta mengirim sebanyak-banyaknya hasil tambang ke negara lain.

"Bapak Presiden tidak mau tanda tangan waktu di G20 mengenai supply chain. Kenapa? Salah satunya kita ditekan bahwa industri pertambangan kita harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain," ungkap Erick dalam acara di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021) lalu.

Tak hanya itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza juga mengkonfirmasi tekanan yang sempat diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT G20, terkait pengiriman hasil tambang. Faisol berbicara tentang kekuatan geopolitik di balik tekanan yang diterima Presiden Jokowi di KTT G20.

"Mereka pada dasarnya tidak ingin Indonesia hanya membangun hubungan istimewa dengan satu negara saja," ujar Faisol.