Menurutnya nama-nama ini bermain dua kaki, dimana di satu sisi mereka memainkan posisi mereka sebagai pejabat yang memiliki otoritas, namun di sisi lain bermain di grassroots memainkan isu agama di kelompok-kelompok Islam yang semuanya mengarah ke JI.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Kharis mengatakan beberapa nama besar ini juga kerap bermunculan di televisi dan menjadi media darling.

Selain itu, mereka diketahui berasal dari oposisi dan terlibat aktif dalam demonstrasi Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Hanya saja, dia menegaskan diangkut tidaknya mereka ke depan bukan dikarenakan menyandang status tertentu seperti oposisi, melainkan karena keterlibatan dalam jaringan terorisme. 

Meski tak mengetahui peran mereka secara rinci, Kharis menyebut nama-nama besar ini bisa dianggap sebagai simpatisan.

Jadi ketika beberapa tokoh JI memiliki persoalan, nama-nama ini akan membantu menyelesaikan atau mengcover tokoh tersebut. 

"Mereka ini kelompok oposisi lah, dan mereka itu rata-rata dulu mendukung Prabowo semua. Sampai sekarang mereka masih tetap oposisi. Mereka ini statusnya personal tidak, tapi masalahnya sering dimanfaatkan oleh partai. Karena mereka itu punya nama besar dan profesi yang mereka geluti memungkinan mereka memegang jabatan itu. Dari sejumlah nama yang saya tahu gelarnya bagus-bagus dan mereka sering tampil di televisi kok dan termasuk salah satu media darling. Cuma media darlingnya yang versinya oposisi," katanya. 

"Yang pasti terkait kinerja Densus, saya pikir mereka bekerja sudah berbasis data lapangan. Artinya mereka tidak mungkin asal sebut nama, pasti sudah mengantongi data kongkrit sebelum turun lapangan dan sudah punya listnya soal siapa yang bakal diangkut," imbuhnya.

Pengakuan Terduga Teroris

Tim Densus 88 Antiteror Polri hingga kini telah meringkus 24 orang yang berkaitan dengan pendanaan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Satu diantara ke-24 orang itu adalah Fitria Sanjaya.

Dia berasal dari  Yayasan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (Laz BM ABA).

Yayasan ini mampu merengkuh dana publik hingga Rp 28 miliiar per tahun dari sumbangan masyarakat.

Dana ini untuk membiayai seluruh aktivitas yang diduga terkait dengan terorisme organisasi Jamaah Islamiyah (JI).