TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran MPR untuk memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi covid-19 hingga membantu rakyat miskin.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengaku heran dengan sikap MPR yang geram lantaran anggarannya dipotong.

Padahal pemotongan anggaran tersebut ditujukan bagi masyarakat.

Dia menilai, anggota dewan sebagai perwakilan rakyat seharusnya mendukung langkah Sri Mulyani tersebut. Karena rakyat seharusnya menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Ada Menteri Keuangan fokus tujukan anggaran untuk penanganan Covid-19. Lalu wakil rakyat di MPR bukannya mendukung tapi justru lebih ingin dihormati dari rakyat yang diwakilinya. Apa nggak malu?” tulisnya dalam akun Twitter @TsamaraDKI, Kamis (2/12/2021).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasannya memotong anggaran MPR hingga membuat lembaga tinggi negara itu marah.

Baca juga: Formappi: Pimpinan MPR Kekanak-kanakan Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran Dipotong 

Menurut Ani, sapaan akrabnya, pemotongan anggaran dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi covid-19 hingga membantu rakyat miskin.

"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan covid-19, seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," ungkapnya dalam unggahan Instagram, Rabu (1/12).

Ia menekankan refocusing anggaran dilakukan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), memberikan subsidi upah, hingga membantu pelaku usaha kecil selama PPKM Level 4 diberlakukan.

Ani mengklaim refocusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR, namun juga terjadi di semua kementerian dan lembaga negara. Bahkan, refocusing anggaran dilakukan sebanyak empat kali.

Namun demikian, anggaran kegiatan bagi anggota MPR masih akan tetap didukung oleh mekanisme pembiayaan negara melalui APBN. Ia pun mengaku menghormati seluruh lembaga negara, termasuk anggota parlemen.

"Menkeu (menteri keuangan) menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kecewa kepada Menteri Keuangan karena telah memotong anggaran lembaganya di saat pimpinan MPR bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/11).

Baca juga: Klarifikasi Sri Mulyani Tak Hadiri Rapat dengan Pimpinan MPR untuk Bahas Anggaran

Ia pun menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Tidak hanya itu, Fadel juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran Sri Mulyani kerap kali tidak menghadiri rapat yang diadakan MPR RI.

"Pimpinan MPR rapat dengan menteri keuangan, kami undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," tutur Fadel.