Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu AJi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran MPR untuk memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi Covid-19 hingga membantu rakyat miskin.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany mengaku heran dengan sikap MPR yang geram lantaran anggarannya dipotong.

Padahal pemotongan anggaran tersebut ditujukan bagi masyarakat.

Dia menilai, anggota dewan sebagai perwakilan rakyat seharusnya mendukung langkah Sri Mulyani tersebut.

Karena rakyat seharusnya menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Ada Menteri Keuangan fokus tujukan anggaran untuk penanganan Covid-19. Lalu wakil rakyat di MPR bukannya mendukung tapi justru lebih ingin dihormati dari rakyat yang diwakilinya. Apa nggak malu?” tulisnya dalam akun Twitter @TsamaraDKI, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Formappi: Pimpinan MPR Kekanak-kanakan Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran Dipotong 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasannya memotong anggaran MPR hingga membuat lembaga tinggi negara itu marah.

Menurut Sri Mulyani pemotongan anggaran dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi Covid-19 hingga membantu rakyat miskin.

"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan covid-19, seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," ungkapnya dalam unggahan Instagram, Rabu (1/12).

Ia menekankan refocusing anggaran dilakukan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), memberikan subsidi upah, hingga membantu pelaku usaha kecil selama PPKM Level 4 diberlakukan.

Baca juga: Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran yang Terus Dipotong, Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan

Ani mengklaim refocusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR, namun juga terjadi di semua kementerian dan lembaga negara. Bahkan, refocusing anggaran dilakukan sebanyak empat kali.

Namun demikian, anggaran kegiatan bagi anggota MPR masih akan tetap didukung oleh mekanisme pembiayaan negara melalui APBN.

Ia pun mengaku menghormati seluruh lembaga negara, termasuk anggota parlemen.