TRIBUNNEWS.COM, KALTARA - Norhayati Andris dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara dan Ketua DPRD Kaltara.

Pencopotan Norhayati Andris tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tertanggal 29 November 2021.

Surat DPP PDIP isinya membebastugaskan politikus asal Tarakan itu dari posisinya sebagai sekretaris DPD PDIP Kaltara dan legislatif.

Melalui surat DPP PDIP bernomor 3547/IN/DPP/XI/2021, dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltara dan Sekretaris DPD PDIP Kaltara.

Di dalam surat juga dinyatakan bahwa Albertus Stefanus Marianus ditetapkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Kaltara dari PDIP untuk periode 2019-2024.

"Mencabut perihal pengesahan dan penetapan Calon Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Norhayati Andris, dan dinyatakan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Kabar pencopotan Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara menyita perhatian sejak tiga hari terakhir.

Bukan hanya jabatan Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris juga dicopot dalam jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara.

Dalam surat pencopotan Norhayati Andris sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara dan Ketua DPRD Kaltara yang diterima TribunKaltara.com, surat itu diteken langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Siapa Norhayati Andris?

Norhayati Andris diketahui merupakan wanita pertama yang menjabat Ketua DPRD Kaltara, sejak provinsi termuda di Indonesia itu terbentuk.

Norhayati Andris menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltara terhitung sejak 11 Oktober 2019.

Wanita kelahiran Tanjung Selor 27 September 1973 itu duduk di DPRD Kaltara usai meraih 3.165 suara dari Dapil Kalimantan Utara 1.

Sebelum dijabat Norhayati Andris, posisi Ketua DPRD Kaltara dijabat oleh Marthen Sablon dari Partai Demokrat.