TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dinamika internal NU terkait Muktamar ke-34 memasuki babak baru. Pihak pendukung KH Yahya Staquf atau Gus Yahya disebut bakal menggelar Konferensi Besar (Konbes) NU untuk memutuskan waktu Muktamar pada Selasa (7/12/2021). Agenda Konbes ini tentu saja berpotensi mengabaikan agenda Rapat Syuriyah-Tanfidziyah PBNU yang juga bakal digelar di waktu yang sama.

“Kalau menghormati AD/ART mestinya tidak begitu lah. Keputusan mengadakan Munas atau Konbes itu mekanismenya melalui Rapat PBNU. Kalau ujug-ujug ya itu liar namanya,” kata Ketua PBNU Habib Muhammad Salim Al Jufri di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Mantan Ketua PWNU NTT yang belakangan aktif mendukung kembali majunya Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj ini menegaskan bahwa penjadwalan ulang waktu pelaksanaan Muktamar sesuai Putusan Konbes NU adalah dilakukan oleh PBNU.

“Konbes itu forum tertinggi kedua setelah Muktamar. Konbes NU Tahun 2021 sudah memutuskan penjadwalan ulang pelaksanaan muktamar diserahkan ke PBNU,” katanya.

Berkait hal ini, ia meminta semua pihak memahami dan tunduk kepada mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi NU.

Soal keinginan memutuskan waktu penyelenggaraan Muktamar ke-34 tetap melalui Konbes NU, itupun, ungkap Habib Salim, juga tetap harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Harian PBNU. Jadi, kalau lah pilihannya mengadakan Konbes NU sekali lagi, pilihan itupun harus melalui keputusan rapat PBNU.

“Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah PBNU merupakan mekanisme organisasi yang harus kita pahami sebagai forum untuk mengajak kita semua, baik yang di Syuriyah maupun Tanfidziyah untuk duduk bersama menghadapi masalah bersama. Bukan oleh orang perorang. Ini organisasi mas. Ini jam’iyah,” katanya.

Terlepas dari kehendak melaksanakan Konbes ini, Habib Salim juga mengingatkan kembali tentang harapan Rais ‘Aam PBNU pada Munas-Konbes NU September 2021 lalu. Dimana KH Miftahul Akhyar secara lugas meminta keikhlasan PWNU Se-Indonesia untuk menyerahkan keputusan waktu penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU kepada PBNU.