TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR telah mengesahkan perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan atau RUU Kejaksaan.

Pengesahan itu diambil berdasarkan keputusan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir membacakan laporan Komisi III terhadap pembahasan RUU Kejaksaan.

Adies menjelaskan substansi perubahan dalam UU Kejaksaan baru di antaranya soal usia pengangkatan jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat.

"Panja menyepakati bahwa syarat usia menjadi jaksa paling rendah 23 tahun. Dan paling tinggi 30 tahun," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: RUU Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Disahkan Jadi UU, Yasonna: Jamin Kepastian Hukum

Adies melanjutkan, pemberhentian jaksa secara hormat diubah dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun, dikurangi menjadi 60 tahun.

Perubahan UU Kejaksaan baru ini juga mengatur penguasaan SDM kejaksaan agar lebih profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam wujud pembentukan pendidikan khusus kejaksaan yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pendidikan, profesi, keahlian, dan kedinasan.

Lebih lanjut, UU Kejaksaan baru ini mengatur penugasan jaksa kepada instansi selain kejaksaan. Fungsinya untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru.

"Untuk mempermudah penugasan tersebut, revisi UU Kejaksaan mengakomodasi ketentuan tersebut," kata Adies.

Baca juga: Tok, DPR Sahkan RUU Kejaksaan Jadi Undang-undang 

Sebagai informasi, rapat paripurna itu digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan didampingi pimpinan lain yakni Rachmat Gobel dan Lodewijk Paulus.

Dalam pengesahan UU Kejaksaan ada delapan poin penyempurnaan terhadap substansi dalam revisi UU Kejaksaan, yakni:

1. Usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian jaksa dengan hormat.

2. Penegasan lembaga pendidikan khusus kejaksaan sebagai upaya penguatan SDM kejaksaan untuk meningkatkan profesionalisme Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

3. Penugasan jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan RI merupakan pengalaman yang bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan suasana baru bagi jaksa yang ditugaskan.

4. Perlindungan jaksa dan keluarganya, jaksa dan keluarganya merupakan pihak yang rentan menjadi objek ancaman dalam pelaksanaan tugas jaksa

5. Kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara dan kuasa hukum penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

6. Perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa Agung.

7. Tugas dan wewenang jaksa diubah dalam undang-undang ini, antara lain penambahan kewenangan pemulihan aset; kewenangan bidang intelijen penegakan hukum yang pengaturannya tetap menyesuaikan dengan undang-undang yang mengatur mengenai intelijen negara.

8. Penyelenggaraan kesehatan yustisial kejaksaan, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi dan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.(Tribun Network/den/wly)