Hingga pada akhirnya, jaman Presiden Jokowi kasus BLBI ini serius dituntaskan.

Bahkan satu-satunya presiden yang serius menuntaskan skandal ini adalah Presiden Jokowi lewat pembentukan Satgas BLBI.

“Ini sebuah kebijakan yang patut diapresiasi bersama,” tegasnya.

Namun demikian, dia berharap Satgas BLBI jangan hanya mengejar uang Rp 110 Triliun saja.

Sebab, potensi kerugian negara dari skandal BLBI ini mencapai Rp 1000 Triliun.

“Gerakan HMS mendorong agar Satgas BLBI ini lebih proaktif mengejar kerugian negara dari skandal BLBI ini. Jangan focus ke angka Rp 110 Triliun. Ini terlalu kecil,” urainya.

Baca juga: Satgas BLBI Tak Segan Siapkan Langkah Hukum Pidana Bagi Obilgor yang Mangkir dari Tanggung Jawab

Hardjuno mengusulkan penyelesaian skandal BLBI ini tidak melulu melalui jalur ke perdataan. Jika ada indikasi tindak pidana maka mereka harus diproses sesuai hukum pidana.

“Dan ini sudah disepakati oleh Komite I, Komite IV DPD RI,” terangnya.

Lebih lanjut, Hardjuno juga mendorong DPD RI membentuk Pansus BLBI Gate ini.

“Biar persoalannya menjadi terang benderang,” pungkasnya.