Tribun

Hari Antikorupsi Sedunia

KPK Harap Jokowi Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peram

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
KPK Harap Jokowi Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset 
Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Jakarta, 9 Desember 2021 (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pasalnya, menurut Firli, RUU Perampasan Aset adalah instrumen hukum penting dalam memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam merampas aset koruptor. 

"Kalau saja UU Perampasan aset itu segera terwujud tentu setiap harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi berasal dari tindak pidana, apakah itu korupsi, tentu akan bisa dilakukan perampasan. Dengan tetap mengacu ketentuan UU, bukan merampas seenaknya, tetapi tetap melalui proses UU," ujar Firli dalam konferensi pers peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). 

Sekadar informasi, RUU Perampasan Aset sudah mengendap selama belasan tahun. 

Setidaknya, RUU itu sudah diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2003. 

Baca juga: Di Hakordia 2021, Firli Bahuri Ungkapkan Fokus 4 Isu Prioritas KPK pada 2022

Harmonisasi RUU tersebut telah rampung pada 2010 dan masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2011. 

Namun, hingga kini RUU tersebut tak kunjung disahkan. 

Saat menyampaikan pidatonya dalam Hakordia 2021, Jokowi menyatakan, pemerintah terus mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset

Bahkan, Jokowi menargetkan RUU tersebut rampung pada 2022. 

"Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan Insya Allah ini juga akan bisa selesai, agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas