Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha C

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam menyambut bonus demografi di tahun 2045 nanti, bangsa Indonesia harus menyiapkan generasi pemimpin muda yang berkualitas. 

Materi Peran Mahasiswa dalam Konteks Kepemimpinan Nasional ini disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro, dalam pembekalan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Diklatpimnas) II Kementerian Agama RI pada 6-12 Desember 2021.

Juri menegaskan generasi muda jangan sampai menjadi beban sejarah di masa mendatang. Untuk itu, dikatakan Juri, butuh persiapan dan strategi khusus untuk mencapai bonus demokrasi menuju Indonesia emas 2045.

Setidaknya ada dua hal, kata Juri, yang harus disiapkan generasi muda terutama aktivis mahasiswa saat ini.

Baca juga: KSP: Percepatan Vaksinasi Anak Diharapkan Menurunkan Klaster PTM Sekolah di Salatiga

Pertama, pemuda harus mampu melakukan pemetaan serta penilaian terkait tantangan apa yang akan dihadapi pemuda mahasiswa di masa mendatang.

"Setelah melakukan pemetaan, maka dilanjutkan perlu memilik kemampuan mitigasi dan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut," kata Juri, kepada peserta Diklatpimnas, Jumat (10/12/2021).

Lanjut Juri, pemuda Indonesia harus mampu memikirkan fase sejarah bangsa dalam jangka panjang. 

"Ini tantangannya, kalian harus bisa memikirkan fase sejarah bangsa, kedepan di tahun 2045 ini seperti apa, dan harus menjadi momentum sejarah bangsa kita," tandas mantan Ketua KPU RI ini.

Menurut Juri, masa 20 hingga 30 tahun kedepan bukanlah waktu yang panjang. Oleh karena itu, generasi muda harus memiliki ide kreatif dan memiliki perencanaan yang matang untuk menyongsong masa depan. 

Apalagi di masa sekarang, ia menyatakan pasca era reformasi akses ruang publik semakin terbuka termasuk sektor politik.  

"Hari ini, siapa saja bisa menjadi pemimpin, ruangnya sudah terbuka. siapapun kita ketika diberikan amanah sebagai pemimpin, maka kita harus memperbaiki kualitas diri kita, dan mengelola kualitas ruang politik bagi rakyat," pungkasnya.