Selain itu, presiden juga mendorong lembaga penegak hukum, baik itu KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan agar dapat menerapkan tindak pidana pencucian uang semaksimal mungkin.

Hal tersebut dapat memulihkan keuangan negara.

"Untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara," katanya.

Dalam memulihkan aset negara, pemerintah kata Presiden sudah memiliki beberapa kerjasama internasional.

Misalnya perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan Swiss dan Rusia.

"Mereka siap membantu penelusuran membantu pembekuan, membantu penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri," katanya.

Dengan adanya kerjasama tersebut, menurut Presiden buron kasus korupsi dapat terus dikejar hingga ke luar negeri. Aset-aset yang disembunyikan mereka dapat dikembalikan.

"Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia Pelabuhan, mafia migas, mafia obat daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," katanya.